Disebut Penyadapan Romahurmuziy Ilegal dalam Sidang Praperadilan, KPK Siapkan Tanggapan

Menurut Yuyuk, Biro Hukum KPK telah mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak Romahurmuziy.

Disebut Penyadapan Romahurmuziy Ilegal dalam Sidang Praperadilan, KPK Siapkan Tanggapan
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Umumm PPP Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy keluar gedung KPK Jakarta memakain rompi tahanan usai diperiksa oleh penyidik, Sabtu (16/3/2019). Romahurmuziy ditahan oleh KPK usai ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, Biro Hukum KPK telah mengikuti sidang praperadilan yang diajukan oleh mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019).

Menurut Yuyuk, Biro Hukum KPK telah mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak Romahurmuziy.

Romahurmuziy adalah tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

"Biro hukum KPK akan mencermati beberapa poin permohonan yang sudah disampaikan tersangka hari ini, dan menyiapkan tanggapan KPK dalam persidangan praperadilan yang akan digelar berikutnya," kata Yuyuk di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Senin.

Sebelumnya penasihat hukum Romahurmuziy, Maqdir Ismail mengatakan, penyadapan yang dilakukan KPK terhadap kliennya adalah tindakan ilegal.

Menurut Maqdir, dalam penyadapan itu, KPK bertindak tanpa surat perintah.

"Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-17/01/02/2019 tanggal 6 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.GasI 9/20-22/02/2019 tangal 6 Februari 2019. Namun berdasarkan surat tanda penerimaan uang/barang, tidak dapat diketahui Surat Perintah Penyelidikan tersebut diterbitkan untuk menyelidiki siapa dan dalam perkara apa," kata Maqdir dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (6/5/2019).

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Apresiasi Kinerja KPU dalam Pelaksanaan Pemilu 2019

Selain itu, kata Maqdir, KPK tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada Romahurmuziy karena nilai hadiah yang diduga diterima Romy kurang dari Rp 1 miliar.

Hal itu dijelaskan dalam Undang-undang KPK Pasal 11 yang menyebut KPK memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan jika menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

Maqdir mengatakan, pasal yang disangkakan KPK kepada Romy tidak sesuai karena jumlah yang diterima klienya tidak menimbulkan kerugian negara.

Lagi-lagi Hakim Diciduk KPK Gara-gara Kasus Suap, Ditangkap Bersama Advokat dan Pengusaha

"Dan dengan demikian apa yang diduga dilakukan oleh Pemohon (Romahurmuziy) tidaklah menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga kualifikasi dari Pasal 11 huruf c Undang-Undang KPK pun tidak terpenuhi," tuturnya.

Oleh sebab itu, menurut Maqdir, proses penyidikan dan status tersangka yang dilakukan KPK terhadap kliennya tidak sah.

Ia mengatakan, meski kliennya terbukti melakukan tindak pidana, bukan KPK yang seharusnya menangani kasusnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Siapkan Tanggapan atas Praperadilan Romahurmuziy"

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved