Breaking News:

Pilpres 2019

Demokrat Gabung Koalisi Jokowi Setelah Prabowo Jelas Menang atau Kalah, PDIP Pikir-pikir Dulu

Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf Amin. Keputusan itu setlah status Prabowo jelas, menang atau kalah. PDIP belum tentu menerima.

Penulis: Kisdiantoro | Editor: Kisdiantoro
Kolase Tribun Jabar (Instagram/@agusyudhoyono/Kompas)
Pelat nomor AHY saat temui Jokowi jadi sorotan 

Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Terpantau, AHY yang merupakan putra dari Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba di Istana sekira pukul 15.45 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang.

Baca: Memakai Batik, AHY Penuhi Undangan Jokowi ke Istana

Kehadiran AHY ke Istana Kepresidenan Jakarta menarik perhatian awak media.

Bukan ke sosok AHY saja, tetapi mobil yang dipakai AHY.

AHY menggunakan mobil Toyota Land Cruiser hitam dengan pelat nomor B 2024 AHY.

Saat ditanya perihal kedatangannya AHY mengaku ke Istana untuk memenuhi undangan dari Jokowi yang merupakan calon presiden nomor urut 01.

"Iya diundang (Jokowi)," ucap AHY sembari berjalan masuk ke gerbang ketiga komplek Istana.

Saat ditanya pembahasan yang akan dibicarakan dengan Jokowi nantinya, AHY belum dapat menjelaskannya.

"Nanti yah," kata AHY.

Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Kota Cirebon Dimulai Hari Ini, Prabowo-Sandiaga Uno Unggul Sementara

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan pertemuan Presiden Jokowi dengan AHY sebagai upaya merangkul Demokrat masuk dalam koalisi.

"Sepertinya yang terlihat seperti itu (merangkul Demokrat). Politik segitu dinamis, jadi menit-menit terakhir berubah sangat cepat, jadi bisa saja yang tadinya berada di sana (oposisi), sekarang berada di sini, itu sangat dinamis," Kata Moeldoko yang juga menjabat Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf.

Menurut Moeldoko, pada prinsipnya dalam menjalani roda pemerintahan yang efektif, maka dibutuhkan teman atau dukungan partai yang kuat, meskipun partai pendukung Jokowi-Ma'ruf saat ini sudah banyak.

"Sebenarnya sudah di atas 60 (persen), cukup ya. Tapi kalau bisa di atas 80 (persen), kenapa harus 60 kan, sehingga nanti semua hal-hal yang jadi kebijakan itu lebih mudah," tutur Moeldoko.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved