Semua Parpol di Purwakarta Sudah Setor Laporan Kampanye

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA- KPU Purwakarta telah menerima Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye ( LPPDK ) dari seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Purwakarta.

Hal tersebut dikatakan oleh Komisioner KPU Divisi Hukum, Salman Alfarisi, saat ditemui di ruangannya, Kantor KPU Purwakarta, Jalan Flamboyan, Nagrikaler, Purwakarta.

Ia menyebut dari 16 parpol, hanya satu partai yang dinyatakan tidak melaporkan LPPDK-nya.

"Sudah semuanya 15 partai dan hanya PKPI yang tidak menyampaikan laporan. PKPI mungkin tidak mengumpulkan karena tidak memiliki caleg di Purwakarta," kata Salman pada Kamis (2/5/2019).

Selain dari pihak parpol, perwakilan kedua capres yang berkontestasi di Pemilu 2019 pun telah memberikan laporan kampanye.

Dia mengaku seluruh peserta Pemilu 2019 yang telah memberikan berkas LPPDK itu dinyatakan sudah lengkap.

Diketahui, hampir seluruh peserta pemilu memberikan laporannya saat mendekati jam penutupan di KPU Purwakarta.

• KPU Kota Bandung Mulai Rekapitulasi Penghitungan Suara, Target 4 Hari Kelar

• 400 Petugas Gabungan Siap Amankan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 KPU Kota Cirebon

Setelah terkumpul di pihaknya, KPU Purwakarta akan memberikannya ke KPU Provinsi Jabar untuk nantinya dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan tersebut pun dilakukan bukan oleh KPU namun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

"Parpol memberikan laporannya dalam tiga rangkap, untuk diberikan ke KPU provinsi, Bawaslu Purwakarta, dan KAP," ujar dia.

Salman menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan bagi parpol yang tidak melaporkan dana kampanyenya, caleg yang diusung akan dibatalkan pelantikannya.

Melihat dari data parpol yang telah melaporkan ke KPU Purwakarta, kemungkinan tidak akan ada caleg yang pelantikannya dibatalkan.

Meski demikian, Salman belum mengetahui caleg atau parpol mana yang telah menggelontorkan dana kampanye pada pemilu serentak 2019 ini.

"Kami belum tahu partai mana yang lebih banyak mengeluarkan dana untuk kampanye, karena menunggu audit dari KAP," ucapnya.