Breaking News:

Pilpres 2019

Ijtima Ulama Rekomendasikan Diskualifikasi Jokowi, Pengamat: Tidak Masuk Akal Cenderung Halusinasi

Ijtima Ulama merekomendasikan KPU mendiskualifikasi Jokowi-Maruf Amin dari Pilpres 2019. Pengamat politik menilai hal itu tidak masuk akal.

Penulis: Ery Chandra | Editor: Kisdiantoro
Kolase Tribun Jabar (Instagram/jokowi/prabowo)
Update Real Count C1 KPU Pilpre 2019, suara Jokowi dan Prabowo jomplang di satu daerah. Paslon 01 capai 2 juta, Paslon 02 baru mau 200 ribu. 

"Tetapi apakah berpengaruh pada keputusan hukum, tentu tidak," ujarnya.

Apabila membaca poin hasil musyawarah ulama itu, Dedi mengatakan kurang tepat dan terlalu berlebihan. Selain tidak mempersatukan rakyat Indonesi, juga terkesan politis.

"Sikap politis ini yang seharusnya jauh dari peran-peran ulama. Berpolitik (kebijakan) sah saja, tetapi berpolitis (kepentingan) tentu tak elok," katanya.

Hasil Ijtima Ulama di Bogor 

Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3 telah memutuskan lima rekomendasi.

Di antaranya, pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.

Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dan kejahatan, terstruktur sistematis dan masif dalam proses pemilihan presiden 2019.

Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.

Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.

Ijtima Ulama III Minta Jokowi-Maruf Mundur Karena Diduga Curang, Dedi Mulyadi Minta Tak Ditanggapi

Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal ma'ruf nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved