KPU Kabupaten Cirebon Tak Bisa Laksanakan PSU Sesuai Rekomendasi Bawaslu, Ini Alasannya

Bawaslu Kabupaten Cirebon mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan PSU di 5 TPS pada lima Kecamatan.

KPU Kabupaten Cirebon Tak Bisa Laksanakan PSU Sesuai Rekomendasi Bawaslu, Ini Alasannya
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Ilustrasi: Sejumlah warga melihat contoh surat suara DPD RI di salah satu TPS Desa Mertapadakulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Rabu (17/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Bawaslu Kabupaten Cirebon mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang ( PSU) di 5 TPS pada lima Kecamatan.

Lima TPS yang diusulkan harus dilakukan PSU 21 Kelurahan Kaliwadas Kecamatan Sumber, TPS 07 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung, TPS 16 Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun, TPS 07 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi, dan TPS 10 Desa Palimanan Barat Kecamatan Gempol.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir, mengatakan, surat tersebut dikeluarkan lantaran pihaknya menemukan ada orang yang tidak memiliki hak pilih, melakukan pencoblosan di lima TPS itu.

"Atas dasar hasil pengawas PTPS, Panwascam yang langsung turun di lima TPS itu, menemukan ada sejumlah orang yang tidak memiliki hak pilih dan tidak memiliki syarat pemilih yang sah. Adanya syarat seseorang bisa memilih itu kan ada tiga, yakni masuk DPT, DPTB dan DPK," katanya saat ditemui di Sumber, Cirebon, Selasa (30/4/2019).

Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara KPU Kota Banjar, Jokowi-Amin Menang

Namun, rekomendasi melaksanakan PSU di lima TPS itu dipastikan tidak akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cirebon.

Pasalnya, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi itu tepat pada H-3 sebelum masa pelaksanaan PSU berakhir yaitu pada 28 April kemarin.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi, menjelaskan, rekomendasi PSU yang dikeluarkan pada H-3 sebelum masa pelaksanaan PSU berakhir sangatlah tidak efektif.

Hal itu dikarenanakan KPU perlu melakukan kajian atas apa yang direkomendasikan oleh Bawaslu.

Selain mengkaji tentang syarat untuk PSU, KPU juga mengkaji psikologis para anggota PPK, PPS, KPPS, Panwascam dan PTPS di lapangan yang sudah sangat kelelahan hingga menimbulkan korban jiwa.

Halaman
12
Penulis: Siti Masithoh
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved