21 Honorer di Kota Cimahi Lolos Tes P3K, tapi Kelanjutannya Belum Jelas

Pemerintah Kota Cimahi telah mengumumkan hasil seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

21 Honorer di Kota Cimahi Lolos Tes P3K, tapi Kelanjutannya Belum Jelas
TRIBUN JABAR/DEDY HERDIANA
Ilustrasi, honorer datangi BKD Pemkot Cimahi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi telah mengumumkan hasil seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I untuk Honorer Kategori 2 (K2) dengan jumlah yang lolos mencapai mencapai 21 orang.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi, dari 21 peserta yang lolos tersebut rinciannya, 17 guru dan 4 penyuluh pertanian.

Dalam seleksi P3K tersebut mereka memang diprioritaskan oleh pemerintah pusat untuk diangkat menjadi pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau biasa disebut P3K.

Kepala BPKSDMD Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh, mengatakan, meski hasilnya sudah diumumkan, tetapi kelanjutan dari P3K hasil seleksi Tahap I hingga saat ini belum menemui kejelasan.

"Baru diumumkan dua pekan yang lalu, setelah itu tinggal nunggu kelanjutannya. Sampai saat ini belum ada arahan selanjutnya yang diperintahkan untuk mengumumkan hasil seleksi itu," ujarnya saat ditemui di Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Senin (29/4/2019).

KPU Kab Bandung Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Hari ini Baru 16 Kecamatan

Tetapi pihaknya berinisiatif untuk mengumpulkan berkas persyaratan yang harus dipenuhi peserta yang lolos, sehingga apabila nantinya pemerintah pusat memberikan instruksi untuk mengirimkan pemberkasan, pihaknya sudah siap.

Sementara untuk mekanisme lainnya, seperti penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dan aturan soal gaji P3K ini akan setara dengan gaji PNS, tetapi tidak akan mendapatkan pensiun dan jenjang karir.

"Tapi, soal rincian dan sumber gajinya sampai sekarang menemui kejelasan. Misalkan rincian gaji untuk golongan IIIA. Kemudian, aturan sumber gajinya pun belum jelas apakah akan dibebankan ke daerah atau menggunakan anggaran pusat," ucapnya.

Ada Coworking Space di Stasiun Cirebon, Begini Suasananya

Selain itu, lanjutnya untuk NIP juga hingga saat ini belum ada kejelasan, karena penetapan NIP harus menunggu penetapan rincian dan sumber gaji yang akan didapat P3K.

Ahmad mengatakan, BPKSDMD Kota Cimahi sudah beberapakali mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas soal kelanjutan P3K tersebut.

Tapi, hasilnya sama belum ada kejelasan, tapi kami akan pro aktif menanyakan kelanjutan P3K. Intruksi dari pusat tunggu sampai kejelasan sistem penggajihan dan P3K mulai bisa kerja kalau sudah ada mekanisme," ujar Ahmad.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved