Oded M Danial Tanggapi Santai Gugatan Benny Bachtiar Soal Sekda, ''Silakan Itu Hak Warga Negara''

Wali Kota Bandung, Oded M Danial menanggapi santai pernyataan Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Cimahi, Benny Bachtiar

Oded M Danial Tanggapi Santai Gugatan Benny Bachtiar Soal Sekda, ''Silakan Itu Hak Warga Negara''
Tribunjabar/Cipta Permana
Oded M Danial di Balai Kota Bandung, Kamis (25/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Oded M Danial menanggapi santai pernyataan Staf Ahli Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Cimahi, Benny Bachtiar, yang akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, terkait pelantikan Sekda Kota Bandung.

Menurut Oded M Danial, pengajuan gugatan hukum merupakan hak dari setiap warga negara untuk memperoleh keadilan.

"Itu hak beliau (Benny Bachtiar). Kalau beliau mau melakukan itu sebagai warga negara yang baik, silakan. Nanti kita lihat saja di proses hukum," ujar Oded M Danial seusai memimpin upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke - XXIII Tingkat Kota Bandung Tahun 2019, di Plaza Balaikota Bandung, Kamis (25/4/2019).

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (KBPP) Kota Bandung, Yayan A. Brillyana menambahkan, secara kewenangan, wali kota memiliki hak penuh untuk melantik sekda. Hal itu tidak terlepas dari peran koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di setiap tahapan proses seleksinya.

"Sejak tahapan seleksi hingga pelantikan (sekda), KASN yang mempunyai otoritas untuk mengawasi. Misalnya, mulai dari persyaratan administrasi seperti golongan minimal 4a juga batas usia yang berhak mengikuti ujian 56 tahun, itu semua ada dalam peraturan pemerintah," ujarnya di lokasi yang sama.

Tak Ada yang Tak Mungkin, Pengantar Galon Air Ini Pun Lolos Jadi Anggota Dewan pada Pemilu 2019

Menurut Yayan, setelah rampung seleksi persyaratan administrasi, berkas tersebut kemudian diserahkan ke KASN untuk dilakukan pemeriksaan ulang terkait kesesuaian atau tidaknya dengan PP Nomor 11 Tahun 2017. 

"Kalau misalkan ada dalam persyaratan yang dianggap melanggar aturan, maka KASN tidak akan mengeluarkan izin untuk menggelar proses seleksi hingga pengumuman. Dan kewenangan proses di KASN itu selesai ketika sudah mencapai kandidat tiga besar. Sesudah tiga besar maka kewenangan kemudian beralih dari panitia seleksi dan KASN ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), dalam hal ini wali kota. Itu hak prerogratif PPK," kata Yayan.

Namun karena adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang menyebutkan selama masa enam bulan sebelum dan enam bulan sesudah proses pelantikan pejabat daerah,
seluruh upaya pemilihan atau pelantikan pejabat stuktural di lingkungan pemerintah kabupaten/kota harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka kandidat tiga besar calon Sekda Kota Bandung pun diajukan persetujuan ke Kemendagri.

Update Real Count KPU Jokowi-Maruf Amin vs Prabowo-Sandi hingga Kamis 25 April 2019 Pukul 09.00 WIB

Yayan mengatakan, urutan kandidat dalam surat pengajuan yang disampaikan ke Mendagri, bukan berdasarkan urutan pemeringkatan. Oleh karena itu menjadi kebebasan hak dari PPK untuk memilih salah satu sosok dari tiga kandidiat tersebut.

"Jadi seluruh proses pemilihan kandidat tiga besar ini dipastikan sudah melalui pansel yang terpercaya, dari unsur pemerintahan, akademisi, dan profesional, orang luar kebanyakan, malahan tidak ada orang dalam. Maka dalam waktu enam bulan sebelum dan sesudah itu, memang harus berdasarkan surat rekomendasi Mendagri, tapi kalau sekarang sudah tidak perlu lagi," kata Yayan.

Penulis: Cipta Permana
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved