Komisi II DPRD Jabar: BPSK Harus Mampu Advokasi Konsumen Sampai ke Ranah Hukum

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Ridho Budiman, menyebutkan seharusnya tahapan BPSK sudah pada pengawalan secara hukum hingga tuntas.

Komisi II DPRD Jabar: BPSK Harus Mampu Advokasi Konsumen Sampai ke Ranah Hukum
Istimewa
Komisi II DPRD Jawa Barat di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sumedang, Selasa (23/4/2019). 

TRIBUNJABAR.ID- DPRD Jawa Barat mengatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus mampu menuntaskan persoalan konsumen hingga kepada tahapan advokasi.

Pasalnya, peran BPSK selama ini sebatas sosialisasi dan mengedukasi masyarakat yang belum optimal dalam penyelesaian sengketa.

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Ridho Budiman, menyebutkan seharusnya tahapan BPSK sudah pada pengawalan secara hukum hingga tuntas.

"Ini adalah lembaga yang sangat bermanfaat khususnya untuk melindungi kepentingan konsumen. Karena merekalah yang nantinya menangani kasus seperti penipuan, kerugian, dan lainnya," ujar Ridho Budiman di BPSK Kabupaten Sumedang, Selasa (23/4/2019).

Dia mencontohkan, di wilayah Sumedang kebanyakan masyarakat atau konsumen kasusnya berhubungan dengan leasing.

Keberadaan BPSK belum dapat dilakukan dengan maksimal lantaran belum memadai dari segi sarana dan prasarana.

Daftar Artis Caleg DPR RI di Dapil Jabar yang Terancam Gagal Lolos ke Senayan, Siapa Saja?

DPRD Jabar Soroti Kondisi Irigasi di Tasikmalaya, Banyak yang Butuh Perbaikan

Selain itu, masyarakat atau pelaku usaha yang bersengketa sejatinya diselesaikan oleh BPSK tetapi hal itu belum dapat dioptimalkan karena belum memiliki kekuatan hukum yang kuat.

"Jadi, sangat penting bagi Pemprov Jabar untuk segera menindaklanjutinya dan memang BPSK ini juga kan milik Pemprov lantaran anggarannya dari APDB," katanya.

Karena itu, lanjut Ridho, Komisi II DPRD Jabar mendorong agar BPSK mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dari Pemprov Jabar.

Sebab, BPSK itu sebagai institusi perlindungan masyarakat secara luas tanpa terkecuali.

"Di Karawang ada yang namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, ini patut kita tiru yang mampu menyelesaikan (sengketa) dengan tuntas hingga ke ranah hukum," katanya.

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved