Ratusan Caleg Belum Lapor LPPDK, Jika Dia Terpilih Bakal Didiskualifikasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengingatkan peserta Pemilu 2019, baik perorangan maupun partai politik

Ratusan Caleg Belum Lapor LPPDK, Jika Dia Terpilih Bakal Didiskualifikasi
tribun batam
Pemilu 2019

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengingatkan peserta Pemilu 2019, baik perorangan maupun partai politik (parpol) agar segera menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pasalnya jika melanggar ketentuan tersebut, caleg terpilih bisa didiskualifikasi.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia menjelaskan, LPPDK merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye peserta pemilu termasuk di dalamnya caleg.

Dalam dokumen tersebut harus menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Dan menurutnya LPPDK tersebut paling lambat harus diserahkan ke KPU setempat pada 30 April mendatang.

"Penyampaian LPPDK harus disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyajiannya harus menggunakan pendekatan aktivitas. Maksudnya setiap kegiatan kampanye caleg yang mengeluarkan anggaran harus dilaporkan," katanya, dalam siaran pers yang diterima, Rabu (24/4/2019).

Menurutnya, sepanjang sudah memasang atribut kampanye, maka logikanya sudah pernah mengeluarkan biaya kegiatan kampanye.

Pembukuan LPPDK itu memuat data mengenai transaksi keuangan untuk kegiatan kampanye yang dilakukan caleg DPRD Kabupaten Bandung sejak tiga hari setelah ditetapkan sebagai peserta hingga delapan hari setelah pemungutan suara.

Ini Titik-titik Jalan Tol Cisumdawu yang Bisa Dipakai Mudik pada Lebaran Tahun Ini

"Setelah LPPDK itu disampaikan ke KPU, maka KPU sesuai dengan regulasi akan menyampaikannya ke Kantor Akuntan Publik (KAP). Selanjutnya, KAP akan melakukan audit dan menyampaikan hasil audit pada 2-31 Mei 2019," tuturnya.

Peran Bawaslu sendiri dalam hal laporan dana kampanye ini adalah dengan memastikan agar negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing tidak ikut menyumbang.

"Selain itu, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah, BUMN/BUMD hingga BUMDes," ujarnya.

Sumbangan dana kampanye yang diterima caleg itu bisa dari suami atau istrinya, dari pengurus parpol, kelompok atau dari perusahaan swasta. Dana kampanye diberikan melalui pemberian uang secara tunai, cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya yang diterima lewat rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Pada praktiknya Bawaslu juga akan melihat apakah ada kesesuaian antara dana kampanye yang disampaikan dengan pengeluaraan mereka saat kampanye. Seperti berapa kaos yang dibuat, stiker, baligo dan kegiatan kampanye yang pasti memerlukan anggaran yang selanjutnya dikonversi dengan harga pasaran di daerah tersebut.

KPK Larang Wakil Wali Kota Temui Wali Kota Tasikmalaya, Pak Wali Berada di Ruang Tamu

"Jumlah caleg di Kabupaten Bandung mencapai 692 caleg dan sejauh ini mereka belum menyerahkan LPPDK sama sekali," ungkapnya.

Kewajiban lain selain menyerahkan LPPDK, caleg terpilih pun nantinya juga diwajibkan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Penyampaian tanda terima pelaporan LHKPN kepada KPU kabupaten paling lambat tujuh hari setelah penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten," pungkasnya

Penulis: Seli Andina Miranti
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved