Jawab Tantangan Buka-bukaan Real Count Internal, BPN Tantang Balik Lembaga Survei Ungkap Sumber Dana

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA — Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ( BPN) Sudirman Said menyatakan pihaknya siap membuka data dan metode mengenai real count atau penghitungan internal Pemilu Presiden 2019.

Sebelumnya, pasangan Prabowo-Sandiaga telah mendeklarasikan klaim kemenangan berdasarkan hasil penghitungan suara internal yang mencapai 62 persen.

Namun, Sudirman juga menantang seluruh lembaga survei yang melakukan quick count pasca-pemungutan suara terbuka soal siapa yang mendanai survei mereka.

"Kami siap nanti. Tapi kami tantang lembaga survei terbuka untuk siapa pendananya. Saya tantang mereka untuk buka dana dari siapa. Dananya dari siapa," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, dikutip dari Kompas.com, Senin (22/4/2019).

Sudirman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menempuh cara-cara yang tidak profesional dalam melakukan penghitungan suara.

"Kami tidak akan menempuh sesuatu yang tidak profesional," kata dia. Di sisi lain, Sudirman menilai banyak lembaga survei saat ini justru menjadi tim sukses pasangan tertentu.

• Panglima Santri Jabar dan Ribuan Santri Gelar Syukuran Kemenangan Sementara Jokowi-Amin

Kemudian, banyak pula hasil lembaga survei yang salah memprediksi hasil perolehan suara di Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, pihaknya enggan untuk berpegang pada hasil dari penghitungan suara lembaga survei.

"Apalagi diketahui bahwa lembaga survei pernah salah total di Jawa Tengah, Jabar, dan DKI. Dan diketahui pula sebagian lembaga survei itu memang oleh banyak orang dikatakan bagian dari tim sukses. Ini yang juga saya alami ketika di Jateng," ucap Sudirman.

Sebelumnya, pakar statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Asep Saefuddin menyatakan yakin pengelola lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki integritas tinggi dan bekerja secara profesional.

• KRONOLOGI Akun Erin Taulany Di-hack dan Posting Prabowo, Istri Andre Taulany Tahu Siapa Pelakunya

Asep mengatakan, sebanyak delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019 melakukan kerja berdasarkan metodologi ilmiah, tetapi dituding melakukan rekayasa.

Menurut Asep, hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah.

Hal inilah yang membuat lembaga-lembaga survei tersebut berani untuk "buka-bukaan" dan membedah seputar pemetaan sampel, pemilihan sampel, metodologi, serta mekanisme penghitungannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siap Buka Penghitungan Internal, BPN Tantang Balik Lembaga Survei Ungkap Sumber Dana"

Sebelumnya,  Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan, BPN melakukan real count Pemilihan Presiden 2019 yang dipusatkan di Kantor DPP Gerindra, Jakarta.

Dikutip dari Kompas.com, hal itu dikatakan Andre menanggapi tantangan dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang meminta BPN terbuka soal proses perhitungan internal yang dilakukan.

Menurut Andre, saat ini BPN masih mengumpulkan formulir C1 di seluruh Indonesia.

"C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP partai Gerindra. Kita yang kerja banyaklah," kata Andre.

Namun, Andre mengaku tak tahu pasti berapa banyak yang terlibat dalam proses penghitungan di internal BPN.

Berdasarkan hitungan real count BPN, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dibandingkan Jokowi-Ma'ruf.

• Update Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Per Senin Pagi 22 April 2019, Siapa yang Unggul di Jakarta?

Hasil ini berbeda dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan sebaliknya.

BPN menuding hasil hitung cepat lembaga survei tak bisa dijadikan pegangan dan tidak independen.

• Diduga Hina Prabowo, Ini Postingan Terakhir Erin Taulany, Istri Komedian Andre Taulany

TKN Pertanyakan BPN yang Tak Terbuka Soal Rekapitulsasi Internalnya

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tak kunjung menjelaskan proses rekapitulasi suara internal mereka.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan TKN yang transparan kepada media dalam menjelaskan proses rekapitulasi internal yang dilakukan.

"Mereka berani di ucapan, tapi belum pernah undang teman-teman pers ke dapur kamar hitungnya seperti ini. Jadi untuk itu semua harus tunjukkan dokumen C1 sebagai basis yang paling otentik," ujar Hasto di War Room TKN Jokowi-Ma'ruf, Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Hasto mengatakan, proses rekapitulasi internal TKN sangat detail.

Rekapitulasi bermula dari unggahan formulir C1 di setiap TPS.

Untuk memastikan kevalidan unggahan fisik C1 ke bank data, mereka memverifikasi terlebih dahulu.

Verifikasi dilakukan oleh koordinator saksi di setiap kecamatan sehingga terhindar dari kesalahan atau manipulasi input C1.

• Beredar Surat Berisi Pengunduran Diri Bupati Madina, Diduga Mundur karena Jokowi Kalah di Wilayahnya

Ia menantang BPN untuk membuka dapur rekapitulasi suara sehingga klaim kemenangan Prabowo-Sandi memiliki dasar yang kuat.

"Kami di sini ada checker, evaluasi, tidak hanya upload dokumen C1 tapi melalui tahapan verifikasi lebih dulu," ujar dia.

"Sebaiknya masing-masing buka dapur rekapitulasi penghitungan suara. Itu baru sebuah sikap yang objektif dan semuanya membawa sebuah konsekuensi sesuai Undang-Undang Pemilu. Sebab pihak manapun yang palsukan dokume C1 bagian tindak pidana pemilu," lanjut Sekjen PDI-P itu.

Bentuk "war room" TKN Jokowi-Ma'ruf memperkenalkan "war room" untuk memantau penghitungan hasil pemilu, Minggu (21/4/2019).

War room ini bertempat di salah satu ruangan di Hotel Gran Melia, Jakarta. Ketua Harian TKN Moeldoko mengatakan, keberadaan "war room" ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara pemilu 2019.

• Gelar Syukuran Kemenangan di Pilpres 2019, Relawan Jokowi-Maruf Amin Makan Bubur Sengkolo

"'War room' ini adalah alat kontrol kami," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Ia menyebutkan, dengan adanya "war room" ini, jika ada sesuatu yang tidak selaras dalam penghitungan, maka TKN bisa mempertanyakan di mana letak ketidaksamaannya, serta jika ada kemungkinan penyimpangan.

Lembaga Survei Balik Menantang

Lingkaran Survei Indonesia/LSI Denny JA dan beberapa lembaga survei lainnya dilaporkan ke KPU terkait siaran hasil hitung cepat atau quick count yang dinilai tak benar.

Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman menyebut lembaganya dalam melakukan hitung cepat menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Ia juga yakin lembaganya dapat membuktikan hasil quick count secara ilmiah.

"Jadi sebenarnya kalau berbicara soal hasil bisa diperdebatkan, kita bisa uji validasi," ujar Ikrama Masloman saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (18/4/2019).

Secara legal formal, Ikrama juga menyebut LSI Denny JA telah terdaftar di KPU sebagai lembaga resmi yang berhak menayangkan hasil quick count.

Ikrama justru mempertanyakan tim survei internal Prabowo-Sandi yang mengklaim kemenangan pasangan calon 02.

Ikrama meminta kepada pihak Prabowo-Sandi untuk membuka identitas tim surveinya.

Serta menjelaskan metode yang dipakai dalam perhitungan cepat.

"Kalau saya menambahkan kita bisa dipertanggungjawabkan karena data yang masuk itu real time, mereka real time enggak? Dadakan, perasaan tiba-tiba angka 62 (persen) datang, kalau mau memantau kenapa enggak buka dari jam 3 sehingga publik juga bisa melihat ini data yang masuk," tuturnya.

"Kan kalau seperti ini wajar saja ada yang nyinyir, ada yang curiga kok quick count-nya dadakan hasilnya dadakan, tiba-tiba hasil akhir. Quick count itu kan bergerak datanya karena enggak mungkin 2.000 TPS masuk dalam satu waktu," imbuhnya.

Namun, Ikrama tak mau ambil pusing terkait pelaporan tersebut.

Ia menilai pelaporan tersebut sah-sah saja sebagai bagian dari hak warga negara.

Ia juga memastikan, LSI Denny JA siap jika dipanggil pihak KPU terkait pelaporan tersebut.

"Sangat siap, bahkan kita siap memberikan kuliah 6 SKS untuk menjelaskan metode yang dipakai," katanya.

Lapor KPU

Tim Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi melaporkan enam lembaga survei kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Enam lembaga survei tersebut, yaitu Ada LSI Denny JA, Indo Barometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking dan Voxpol.

Koordinator Pelaporan, Djamaluddin Koedoeboen didampingi anggota tim Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi membuat laporan ke kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

"Kami dari BPN Prabowo-Sandi khususnya tim advokasi dan hukum ke KPU RI melaporkan beberapa rekan-rekan atau lembaga survei yang selama ini atau beberapa kurun waktu, berapa hari ini menyiarkan berita-berita yang tidak benar, hoaks, dan bahkan menyesatkan," kata Djamaluddin, ditemui di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/4/2019).

Dia menuding terdapat beberapa lembaga survei yang telah berpihak dan tidak profesional karena mengeluarkan hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2019.

Menurut dia, hasil penghitungan cepat lembaga survei di beberapa media TV nasional menunjukkan fakta di lapangan sangat berbeda apa yang sesungguhnya ada dengan apa yang disampaikan lembaga survei tersebut.

• HASIL HITUNG KPU Pilpres 2019 Pagi Ini, 4 Daerah Lebih dari 1 Juta Suara ke Jokowi dan Prabowo

"Adanya beberapa lembaga survei yang sejak beberapa bulan berlalu telah berpihak kepada paslon capres tertentu, sebagaimana dugaan kami, bahkan terkesan menjadi tim sukses dari paslon tertentu," kata dia.

Atas dasar itu, dia meminta, supaya KPU RI menjatuhkan sanksi terhadap lembaga survei tersebut.

"Itu yang membuat mengapa BPN Prabowo-Sandi mendatangi KPU RI. Dan setelah itu kami ke KPU RI lagi memberikan surat yang sama agar memberikan sanksi, karena memang dimungkinkan memberikan sanksi kepada rekan-rekan yang memberikan survei lebih awal," katanya.(*)