Dedi Mulyadi Dorong Pemerintah Ubah UU Pemilu yang Membuat Banyak Petugas KPPS Kelelahan

Tudingan publik bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) penyebab proses Pemilu 2019 panjang dan melelahkan untuk panitia pemilu, dibantah Ketua DPD Partai G

Dedi Mulyadi Dorong Pemerintah Ubah UU Pemilu yang Membuat Banyak Petugas KPPS Kelelahan
tribunjabar/haryanto
Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat ditemui di kediamannya, Pasawahan, Purwakarta, Selasa (23/4/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tudingan publik bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) penyebab proses Pemilu 2019 panjang dan melelahkan untuk panitia pemilu, dibantah Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengatakan KPU hanya menjalankan amanat Undang-Undang Pemilu yang menyebabkan banyak panitia kelompok pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia saat bertugas dan proses panjang pengitungan suara.

“KPU tidak bersalah. KPU hanya menjalankan undang-undang. UU Pemilu lah yang tidak representatif dan menyebabkan keluhan masyarakat,” katanya di Bandung, Selasa (23/4/2019).

Dua Petugas KPPS di Kota Bogor Meninggal Dunia, 8 Lainnya Dirawat 2 di Antaranya Tak Sadarkan Diri

Menurutnya, proses penghitungan suara berjenjang yang biasanya hanya di tingkat TPS lalu TPPS saat ini berubah menjadi tingkat kecamatan yang membuat jumlah penghitungan surat suara lebih banyak.

“Waktu penghitungan lebih lama dan melelahkan, karena penghitungan dilakukan pada saat bersamaan,” katanya.

Kesalahan UU Pemilu ini membuat proses pemungutan dan penghitungan suara yang sebelumnya sederhana, kini menjadi sesuatu hal yang malah menyulitkan.

“Jadi ini kesalahan kolektif dari penyusun undang-undang mulai partai politik dan pemerintah,” ujarnya.

Dedi Mulyadi mengusulkan jika semua proses Pemilu 2019 selesai, pemerintah dan semua ketua partai politik kembali berkumpul dan sepakat mengubah UU Pemilu.

“Duduk bersama-sama, membahas perubahan untuk kembali dipisahkan antara Pemilihan Presiden dan Legislatif DPR hingga DPRD, Pilkada serentak juga,” katanya.

Pihaknya juga meminta agar semua panitia kelompok pemungutan suara di desa dan kelurahan diangkat menjadi panitia tetap pemilihan yang nantinya akan bekerja mulai dari pemilihan kepala desa, kepala daerah hingga Presiden.

“Saya pikir ini solusi yang tepat,” katanya.

Dedi Mulyadi Minta Semua Pihak Tidak Menyalahkan KPU, KPU Hanya Menjalankan Undang-undang

Update Terakhir, Korban Meninggal Dunia Petugas KPPS di Cianjur Jadi 6 Orang, Penyebabnya Kelelahan

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved