Orang Luar Cimahi Memaksa Nyoblos, Bawaslu Nilai Pilpres di TPS 114 Padasuka Cimahi Harus Diulang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi menilai pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) di TPS 114 Kelurahan Padasuka

Orang Luar Cimahi Memaksa Nyoblos, Bawaslu Nilai Pilpres di TPS 114 Padasuka Cimahi Harus Diulang
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, saat mencoblos di TPS 118 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Rabu (17/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi menilai pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) di TPS 114 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hal tersebut karena saat pelaksanaan pemungutan suara 17 April lalu, Bawaslu Kota Cimahi menemukan empat orang yang tidak berhak memilih di TPS 114, tetapi memaksakan menyalurkan hak pilihnya.

Koordinator Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Cimahi, Yana Mulyana didampingi Koordinator Penindakan Pelanggaran, Diyar Ginanjar, mengatakan, empat orang tersebut diketahui domisilinya dari Jawa Tengah, Jambi, Lubuk Linggau dan Bangka Belitung.

"Jadi mereka tidak berhak mencoblos karena tidak memiliki formulir A5, sehingga PSU wajib diulang apabila pengawas kami menemukan hal seperti itu," ujarnya saat ditemui di Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Jalan Sangkuriang, Senin (22/4/2019).

Sebelum melalukan pencoblosan di TPS 114 Padasuka, kata dia, keempat orang tersebut sempat mendatangi TPS 56 Kota Mas, tetapi ditolak KPPS setempat karena tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Menari Selama 21 Jam di Taman Cikapayang Dago, Ini Pesan yang Ingin Disampaikan Adinda Asih Lestari

Kemudian, lanjut Yana, mereka datang ke TPS 114 sekitar pukul 12.30 WIB atau jam khusus DPK. Saat itu, Ketua KPPS tengah menjalankan ibadah shalat dan Pengawas TPS tengah menyalurkan hak pilihnya di TPS lain.

"Lalu mereka nanya ke saksi bisa nyoblos atau tidak dan akhirnya sama saksi dibolehkan. Jadi menurut saya petugas KPPS itu kurang pemahaman, padahal kalau nyoblos pake KTP-el atau Suket harus sesuai domisili," ucapnya.

Ia mengatakan, hal tersebut sudah memenuhi unsur PSU, bahkan Panwascam pun sudah membuat rekomendasi sesuai yang tertera dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu.

PPS yang Tidak Pasang Hasil Penghitungan Suara di Wilayahnya Diancam Penjara dan Denda Rp 12 Juta

Menurutnya, apabila mengacu pada Undang-undang dan PKPU tersebut, PSU wajib dilakukan maksimal 10 hari setelah pemungutan suara dan hal tersebut juga sudah berdasarkan kajian pihaknya di lapangan.

"Rekomendasinya itu Minggu kemarin khusus Pilpres saja. Panwascam Cimahi Tengah sudah memberikan rekomendasi PSU itu kepada PPK Cimahi Tengah, yang ditembuskan kepada Bawaslu dan KPU Kota
Cimahi," kata Yana.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved