Bawaslu Kota Cirebon Minta KPU Instruksikan PPS Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon meminta KPU Kota Cirebon menginstruksikan kepada jajaran PPS untuk mengumumkan hasil rekapitulas

Bawaslu Kota Cirebon Minta KPU Instruksikan PPS Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2019
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Suasana pencoblosan di TPS 7 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Rabu (17/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon meminta KPU Kota Cirebon  menginstruksikan kepada jajaran PPS untuk mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahui hasilnya dan memang diatur dalam Undang-undang Pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Cirebon, M Joharudin, mengatakan bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 391 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Di pasal tersebut disebutkan, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

"Kami mengimbau KPU Kota Cirebon agar menginstruksikan PPS untuk melaksanakan aturan tersebut," kata M Joharudin kepada Tribun Jabar, Senin (22/4/2019).

Seungri Gemar Mabuk Happy Balloon Bersama Teman Chatroom dan Berikan Obat Pemerkosaan Pada Wanita

KPU Akui Salah Input Formulir C1 Pemilu 2019 pada 9 TPS dari Total 813.350 TPS

Ia mengatakan, selain PPS, jajaran KPPS juga diminta memasang hasil rekapitulasi suara tingkat TPS.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 61 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut dia, dalam aturan itu disebutkan bahwa KPPS jarus mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama tujuh hari.

Selain itu, diatur juga dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 5 huruf b, disebutkan, Panwaslu tinglat Kelurahan atau Desa melakukan pengawasan terhadap penyampaian hasil Penghitungan Suara di tingkat daerah kelurahan/desa dengan cara memastikan PPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

"Caranya menempelkan hasil penghitungan suara itu di sarana pengumuman di daerah kelurahan atau desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tadi," ujar M Joharudin.

Bawaslu RI Sebut Ada 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat Undangan Nyoblos alias Formulir C6

Ini Alasan Jokowi Utus Menteri Luhut Bertemu Prabowo Seusai Pemungutan Suara

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved