Pemilu 2019

Begini Beratnya Tugas KPPS Pemilu 2019, Menurut Komisioner KPU Purwakarta

Ia tidak heran dengan kabar banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya karena kelelahan.

Begini Beratnya Tugas KPPS Pemilu 2019, Menurut Komisioner KPU Purwakarta
Tribun Jabar/ Haryanto
Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana saat ditemui usai melakukan Rapat Koordinasi dengan instansi pemerintahan Kabupaten Purwakarta 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Belasan petugas pemungutan suara di Jawa Barat (Jabar) meninggal dunia, diduga karena kelelahan menyiapkan segala kebutuhan terkait Pemilu 2019. Kabar duka itu menyeruak di tengah kegaduhan saling klaim para pendukun capres-cawapres.

Petugas PPS merupakan warga biasa di tengah masyarakat yang diangkat dan disumpah untuk bekerja melaksanakan pemungutan suara dengan prinsip jujur, adil, langsung, bebas, umum dan rahasia. Ketua KPPS hanya berhak dua kali periode.

Melihat Undang-undang Pemilu, petugas KPPS sendiri berada di bawah KPU kabupaten dan kota. KPU kabupaten kota diangkat dan dilantik oleh KPU provinsi dan KPU provinsi diangkat dan dilantik oleh KPU RI. KPU RI menjalankan kewenangannya di luar kekuasaan pemerintah.

Dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02.2016 tentan‎g Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu, upah untuk Ketua KPPS sebesar Rp 550 ribu dan anggota Rp 500 ribu.

Tribun Jabar mewawancarai komisioner KPU Purwakarta, Sabtu (20/4/2019) Ramlan Maulana untuk memberikan gambaran umum seberat apa beban kerja petugas PPS. ‎Seperti diketahui, dua petugas PPS di Kabupaten Purwakarta meninggal dunia.

Ilustrasi: Petugas Pemilu 2019 meninggal
Ilustrasi: Petugas Pemilu 2019 meninggal (Kolase Tribun Jabar)

Ini Penyebab Banyaknya Petugas KPPS Pemilu 2019 yang Meninggal, Mulai dari Honor hingga Tekanan

Ramlan mengatakan, tugas dan beban kerja petugas PPS di Pemilu 2019 yang mengagendakan pemilihan presiden, DPRD kota, kabupaten dan provinsi lalu pemilihan DPR dan DPD RI ini lebih berat dibanding Pemilu 2014 yang hanya memilih anggota DPR RI, DPRD kota, kabupaten, provinsi dan DPD RI saja dan untuk Pilpres 2014, digelar usai Pemili Legislatif. Sehingga, ada jeda waktu untuk istirahat dan berkas administrasinya tidak sebanyak pada Pemilu 2019.

"Petugas PPS bekerja hampir seminggu sebelum hari HA dengan melaksanakan pengumuman dan sosialisasi. ‎Lalu, 3 hari sebelum hari H, harus mendistribusikan surat C 6 yang berisi panggilan memilih. Mereka menyalin nama pemilih di DPT ke C6 secara manual,"ujar Ramlan.

Mereka juga belum akan merasa tenang jika logistik pemilu belum sampai ke tangan mereka. Misalnya, logistik kotak suara hingga surat suara itu sendiri.
Tidak jarang, proses persiapan itu sudah menguras tenaga, waktu dan pikiran. Belum rehat sejenak, pada hari H, 17 April‎, mereka sudah membuat TPS dan jam 06.00 mulai bertugas kemudian pukul 07.00 hingga pukul 13.00, mereka melayani proses pemungutan suara.

KPU RI Akan Santuni Petugas KPPS yang Sakit hingga Meninggal Dunia

KPU Jabar Akan Carikan Santunan untuk Anggota KPPS yang Meninggal dan Sakit

Kata Ramlan, itu bukan perkara gampang karena pada pelaksanaannya, mereka menemukan sejumlah kendala. Seperti melayani daftar pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih pindahan hingga daftar pemilih khusus (DPK), syukur-syukur juga DPTb dan DPK ini syarat administrasinya lengkap, jika tidak, kata Ramlan, menimbukan dilema baru.

Halaman
1234
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved