Pmeilu 2019

Sejumlah WNI Tak Bisa Nyoblos Pemilu 2019 di Sydney Australia, Begini Tanggapan PDIP dan BPN

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, terjadinya hambatan proses pemungutan suara di Sydney, Australia sangat merugikan hak konstitusional WNI

Sejumlah WNI Tak Bisa Nyoblos Pemilu 2019 di Sydney Australia, Begini Tanggapan PDIP dan BPN
KOMPAS.com/DESSY ROSALINA
Petisi Pemilu Ulang di Sydney. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, terjadinya hambatan proses pemungutan suara di Sydney, Australia sangat merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia (WNI) di negeri kanguru tersebut.

"Tentu itu sangat merugikan," kata Hasto saat ditemui wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (14/4/2019).

Hasto mengatakan, hak pilih setiap warga negara tidak boleh dihalangi karena masalah teknis administratif. Ia menyoroti pemilih di luar negeri sangat antusias datang ke TPS.

"Menunjukkan antusiasme pemilih yang luar biasa datang ke TPS tetapi kemudian mendapatkan hambatan-hambatan teknis," ujarnya.

Hasto menilai, mereka yang datang ke TPS namun tak bisa menggunakan hak pilihnya adalah bagian dari kejahatan demokrasi.

Menurutnya, hal itu bisa mendapatkan sanksi pidana.

"Bagi mereka yang menghalang-halangi setiap warga negara yang punya hak konstitusional untuk memilih tetapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya," katanya.

BPN Minta KPU Izinkan Mereka Nyoblos

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum bisa melakukan pemungutan suara. 

Hal itu disampaikan Andre, mengenai hambatan sejumlah WNI di Sydney, Australia saat mengikuti proses pemungutan suara, Sabtu (13/4/2019).

Halaman
12
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved