Tak Ada Aturan Wajib Memilih, Pengamat Politik Ini Sebut Angka Golput di Jabar Akan Naik

Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi Unpad, Ari Ganjar Herdiansyah, memprediksi masyarakat Jawa Barat bersikap golput akan meningkat

Tak Ada Aturan Wajib Memilih, Pengamat Politik Ini Sebut Angka Golput di Jabar Akan Naik
Tribun Jabar/Hakim Baihaqi
Kepala Studi Politik dan Demokrasi Universitas Padjajaran (Unpad), Ari Ganjar Herdiansyah (kiri). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi Universitas Padjadjaran (Unpad), Ari Ganjar Herdiansyah, memprediksi masyarakat Jawa Barat yang telah mempunyai hak pilih namun bersikap golput pada pemilihan umum (pemilu) 17 April mendatang akan meningkat.

Hal tersebut dilontarkan oleh Ari, mengacu pada hasil survey indikator pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, yang mana 27 persen pemilih di Jawa Barat tidak menggunakan hak pilihnya.

"Tidak ada angka pasti, karena melihat orang itu golput atau tidak hanya ketahuan setelah pencoblosan, berbeda dengan survey elektabilitas. Tapi kemungkinan paling besar sampai jumlah 30 persen pemilih," kata Ari melalui sambungan telepon, Rabu (10/4/2019).

Menurutnya, golput sendiri terbagi kedalam dua pengertian, yang pertama pengertian secara luas dan kedua spesifisik.

Untuk secara arti luas, sikap golput dilakukan oleh orang yang tidak memilih, karena adanya beberapa hal teknis, mulai dari sakit, tidak terdaftar daftar pemilih tetap (DPT) atau pun tidak peduli alias apatis.

Presiden Jokowi pun Angkat Bicara soal Kasus Audrey, Kita Sedih dan Marah dengan Kejadian Ini

Sapa Pendukung Prabowo di Solo, Titiek Soeharto: Piye Kabare? Penak Zaman Bapakku Tho

Sedangkan untuk golput secara spesifik, adalah salah satu sikap politik karena adanya satu kesadaran tidak memilih, hal tersebut merupakan pilihan dari sikap kritis dia terhadap proses politik.

Ari mengatakan, untuk golput secara spesifik, para pemilih kecewa karena yang diselamatkan peserta pemilu terpilih adalah kekuasaan semata, pemilih menilai para calon hanya umbar janji, politisasi identitas, dan saling mendiskreditkan.

"Masih akan banyak selama mereka melakukan korupsi politik, kompetensi pejabat atau caleg yang tidak jelas, para kepala daerah fokus kampanye, tidak ada itikad perbaikan partai, kinerja DPR rendah, dan sebagainya," katanya.

Terkait maraknya gerakan golput di dunia kaya, kata Ari, secara ilmiah itu dipermasalahkan, karena golput itu merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang bukan hanya sebatas kesadaran tetapi, memiliki tujuan.

"Itu aktivitas politik yang tinggi, membangun gerakan dan dibenarkan secara teoritis," katanya.

Ari mengatakan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang disepakati kalau Indonesia menganut sistem wajib memilih, berbeda dengan negara tetangga Australia.

"Tidak seperti di australia, mereka yang tidak memilih akan kena denda sanksi hukum, begitu pun dengan 60 negara lainnya. Kalau di Indonesia era Soeharto itu suatu kewajiban, tetapi setelah reformasi itu tidak berlaku," katanya.

LIVE STREAMING RCTI PIALA PRESIDEN Leg 2 Arema FC VS Persebaya

LIVE STREAMING RCTI di Liga Champions Ajax Amsterdam VS Juventus

LIVE STREAMING RCTI Liga Champions Man United VS Barcelona

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved