Bawaslu Minta Platform Media Sosial Tidak Tayangkan Iklan Politik Saat Masa Tenang 14-16 April 2019

Bawaslu meminta platform media sosial tidak menayangkan iklan politik pada masa tenang 14-16 April 2019.

Bawaslu Minta Platform Media Sosial Tidak Tayangkan Iklan Politik Saat Masa Tenang 14-16 April 2019
tribun batam
Pemilu 2019

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, TRIBUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengirimkan surat kepada semua platform media sosial populer di Indonesia menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Bawaslu meminta platform media sosial tidak menayangkan iklan politik pada masa tenang 14-16 April 2019.

Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan upaya tersebut dilakukan guna mencegah pergerakan masif di media sosial yang dilakukan oleh para peserta pemilu, untuk mendapatkan swing voters melalui dunia maya.

"Bawaslu akan mengirim surat kepada semua platform media sosial, baik itu Facebook, Youtube, atau Instagram, agar tidak adanya politic adds. Seperti political adds yang di-push lewat facebook adds," ujar Fritz seusai Sosialisasi Produk Hukum Pengawasan Pemilu tahun 2019, di Hotel Prime Park, Kota Bandung, Senin (1/4/2019).

Masa tenang, katanya, harus benar-benar dimanfaatkan untuk beristirahat dari kegiatan politis setelah selama kurang lebih enam bulan menggelar kampanye. Sehingga, tidak ada lagi kampanye terselebung yang dilakukan para peserta menggunakan media sosial untuk memastikan pergerakannya.

Miljan Radovic Mengklaim Chemistry Pemain Persib Bandung Mulai Terbentuk

"Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, akan disetop. Kita minta disetop pada tanggal masa tenang, dalam rangka agar tidak ada upaya terselubung peserta pemilu di masa tenang tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu mengadakan sosialisasi Peraturan Bawaslu mengenai pemungutan dan juga perhitungan dan rekapitulasi serta penetapan Pemilu. Bawaslu menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan dan diawasi oleh bawaslu pada masa pengawasan logistik terkait dengan kampanye.


"Bagaimana mengawasi masa tenang atau juga bagaimana hal-hal yang menjadi di hari pemungutan suara seperti adanya kampanye terselubung, kemudian adanya juga logistik yang kurang cermat, atau ada hak pilih orang yang hilang karena misalnya tidak terdaftar di surat suara," ujarnya

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved