Selain Pidana, Pelaku Match Fixing Harus Dihukum Tambahan, Pencabutan Hak Hidup di Sepak Bola

Pengamat sepak bola Tommy Welly, akrab dipanggil Bung Towel mengingatkan publik pecinta sepak bola untuk tidak terlena

Selain Pidana, Pelaku Match Fixing Harus Dihukum Tambahan, Pencabutan Hak Hidup di Sepak Bola
Tribunjabar/Ferdyan Adhy Nugraha
Bung Towel 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengamat sepak bola Tommy Welly, akrab dipanggil Bung Towel mengingatkan publik pecinta sepak bola untuk tidak terlena dengan pengungkapan praktik curang di sepak bola Indonesia oleh Satgas Antimafia Bola.

Menurutnya, satgas bekerja dengan sistem hukum positif di Indonesia dalam hal ini tindak pidana sebagaimana diatur di Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

"Satgas menindak berdasarkan hukum pidana. Tapi jangan lupakan penegakkan hukum sepak bola‎. Pihak-pihak terkait, voters, media, harus mendorong penegakkan hukum sepakbola bagi mereka yang terlibat," ujar Towel saat jadi pembicara di diskusi Membangun Masa Depan Sepak Bola Indonesia Bersama Satgas Antimafia Bola, di Jalan Merdeka Kota Bandung, Kamis (28/3).

Pernyataannya beralasan, penegakkan hukum oleh satgas berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Suap, melahirkan sanksi pidana penjara. Pasal 2 di undang-undang itu, mengatur soal pemberi suap, ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal 15 juta. Lalu pasal 3, penerima suap dengan ancaman pidana 3 tahun dan denda Rp 15 juta.

Artinya, kata dia, setiap pelaku mafia bola hanya akan mendapat sanksi penjara dan masih dimungkinkan kembali ke sepakbola. Tapi di hukum sepakbola, menurut dia, sanksi bagi mereka yang terlibat bisa membuat pelaku tidak dibolehkan lagi berkecimpung di sepakbola.

PP Muhammadiyah Sudah Tetapkan Awal Ramadan, PB NU Tunggu Rukyat Hilal

"Hukum sepakbola, kita bisa mengambil contoh pada kasus Calciopolli di Italia pada 2006," ujar Tommi. Seperti diketahui, kasus itu menghebohkan, klub sebesar Juventus yang terlibat, turun kasta dari Serie A.

‎Pernyataannya bisa dibantah karena dalam sistem hukum pidana ; KUH Pidana Indonesia, Pasal 10 KUH Pidana mengatur jenis-jenis hukuman pokok dan tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, denda. Lalu hukuman tambahan yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pidana tambahan perampasan hak tertentu sudah diterapkan bagi koruptor dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya, pada eks Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam hingga eks Ketua DPR Setya Novanto.

Hanya saja, untuk penerapan Pasal 10 ayat 2 KUH Pidana bagi pelaku mafia bola, tergantung dari tuntutan jaksa di persidangan nanti.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved