Mahasiswa Demo Sambil Tunggu Wagub di Depan Gedung DPRD, Uu Malah Bergegas Hadiri Agenda Selanjutnya

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (28/3/2019).

Mahasiswa Demo Sambil Tunggu Wagub di Depan Gedung DPRD, Uu Malah Bergegas Hadiri Agenda Selanjutnya
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (28/3/2019). 

"Kami sudah melaksanakan penetapan majelis hakim untuk memanggil pak Uu Ruzhanul Ulum namun yang bersangkutan tidak bisa hadir ke persidangan sebagai saksi," ujar jaksa penuntut umum kasus itu, Andi Adika Wira.

Dalam kasus ini, Uu dipanggil sebagai saksi dalam kaitannya dengan jabatan Bupati Tasikmalaya pada 2017. ‎Sama seperti alasan pekan lalu, Uu tidak hadir ke persidangan karena terkait perjalanan dinas sebagai wakil gubernur Jabar.

"Alasannya karena yang bersangkutan ada tugas dinas ke Kabupaten Sukabumi, menghairi peluncuran pendidikan vokasi bersama Kementerian Perindustrian," ujar Andi. ‎

Dalam kasus ini, Uu sendiri tidak diperiksa sebagai saksi selama pemeriksaan di Polda Jabar.

Uu dipanggil ker persidangan karena kesaksian terdakwa Sekda Abdulkodir yang menyebut, sebelum terjadi kasus ini, ia diperintah Uu untuk dicarikan dana untuk membeli hewan kurban dan kegiatan Musabaqoh Qiroatul Kubro (MQK).

Namun, APBD Tasikmalaya 2017 tidak menganggarkan dua kegiatan itu. Abdulkodir lantas berinisiatif mencari penerima dana hibah dan meminta delapan terdakwa lainnya untuk mencairkan dan memotong dana hibah untuk 21 penerima.

"Pak Uu saksi di luar berita acara pemeriksaan (BAP)," ujar Andi.

Persidangan dilanjutkan ‎dengan pemeriksaan terdakwa. Terdakwa Eka dan Alam, dari unsur ASN menyebut bahwa pemotongan dana hibah sudah diketahui oleh keduanya, jauh sebelum saat kasus ini terendus oleh polisi.

"Bahwa dari awal pak sekda sudah tahu dana itu bersumber dari yayasan, sesuai perintah awal dari pak sekda," ujar Eka. Dibenarkan pula oleh Alam. Pada sidang pekan lalu, Abdulkodir mengaku baru tahu ada pemotongan saat diperiksa polda.

"Tidak benar kalau pak Sekda mengetahui dana tersebut setelah diperiksa di Polda Jabar," ujar Alam. Tim penasehat hukum Eka dan Alam mengkonfrontir hal itu ke Abdulkodir dan dibenarkan.

Dalam kasus ini, negara dirugikan Rp 3,9 miliar dari perbuatan pemotongan dana hibah. Dana dipotong setelah diterima oleh penerima. Semua terdakwa sudah mengembalikan kerugian negara. Namun, terdakwa Setiawan yang menerima dana Rp 385 juta dan terdakwa Mulyana mendapat Rp 682 juta, belum mengembalikan.

"Uang belum dikembalikan karena dulu sudah dipakai untuk keperluan pribadi. Tapi akan kami kembalikan," ujar Eka dan Mulyana. Keduanya dari unsur swasta.  Sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum. (Sam)

JADWAL KAMPANYE TERBUKA HARI KELIMA - Prabowo dan AHY di Bandung, Jokowi di Kalimantan dan Sulawesi

EKSKLUSIF - Tarif Jadi Kepala Depag Rp 500 Juta, Diduga Terjadi di Kanwil Kemenag Jawa Barat

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved