Sosialisasikan Pemilu Mulai Kades Hingga ke Kapolsek, Pemda Bandung Barat Minta PNS dan PPPK Netral

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH- Pemerintah Daerah Bandung Barat menggelar sosialisasi pemilihan umum presiden dan legislatif 2019 yang dihadiri para perangkat daerah, mulai kepala desa, camat, hingga kapolsek dan danramil se-Bandung Barat, Selasa (26/3/2019) di Gedung B, Kantor Pemda.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan KBB, Hendra Trismahayadi, mengatakan sosialisasi ini bermaksud sebagai bentuk dukungan pemda dalam menyukseskan pemilu 2019, serta meningkatkan koordinasi dan memfasilitasi pembinaan di setiap komponen pelaksana sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

"Pemda kan bertanggung jawab dalam partisipasi warga dalam melakukan pemilihan. Semoga angka partisipasi di Bandung Barat bisa meningkat untuk pileg dan pilpres di angka 80 persen," katanya di lokasi.

Tujuan lain dari sosialisasi ini, Hendra menyebut sebagai wahana silaturahim dan mengoptimalkan koordinasi serta konsolidasi di semua perangkat daerah, karena keberhasilan pemily berada di kewilayahan desa.

"Kami akan upayakan capai partisipasi 80 persen. Karena di pilkada 2018, kami mencapai 75 persen realisasi partisipasinya," ujarnya.

Kesempatan sama, Kepala Badan Kepegawaian Daerah KBB, Agus Maolana menegaskan para aparatur sipil negara (ASN) harus netral dengan tidak boleh ikut campur dalam pesta politik guna menjaga keutuhan NKRI.

"Baik PNS atau P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) harus jaga pemilu dengan baik tidak memihak pada siapapun," ujarnya.

• Profil Maudy Ayunda, Awal Terjun Dunia Artis di Usia 11 Tahun, Pilih Stanford Daripada Harvard

• Babah Kuya Toko Jamu Legendaris di Kota Bandung, Segala Macam Jamu Ada di Sini [VIDEO]

• Sejumlah Kepsek Bersama Siswa SMP se-Kota Bandung Deklarasikan USBN dan UN Jujur