Tarif Baru Ojek Online Berlaku Mulai 1 Mei 2019, Dibagi 3 Zone dan Berapa Tarif Minimalnya?

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan aturan tarif ojek online. Aturan tarif baru ini akan berlaku pada Mei 2019.

Tarif Baru Ojek Online Berlaku Mulai 1 Mei 2019, Dibagi 3 Zone dan Berapa Tarif Minimalnya?
Istimewa
Ilustrasi: Ojek Online 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan aturan tarif ojek online. Aturan tarif baru ini akan berlaku pada Mei 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, penentuan tarif dibagi menjadi tiga zona, yaitu zona I, zona II, zona III.

Zona I meliputi wilayah Sumatera, Jawa (tidak termasuk Jabodetabek), dan Bali.

Zona II meliputi Jabodetabek, dan zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB dan Papua.

"Tarif batas bawah yang diberlakukan untuk zona I ditetapkan Rp 1.850. Sementara zona II Rp 2.000, dan zona III Rp 2.100. Sedangkan biaya jasa batas atas yang diberlakukan untuk zona I ialah Rp 2.300, zona II Rp 2.500, dan zona III Rp 2.600," ujar Budi di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Semua batas tarif batas bawah yang disebutkan itu dihitung per kilometer.

Kemenhub juga mengatur tarif biaya jasa minimal atau flagfall.

Flagfall untuk zona I dipatok Rp 7-10 ribu, zona II Rp 8-10 ribu, zona III Rp 7-10. Tarif ini berlaku untuk jarak minimal 4 kilometer.

"Tarif ini berlaku nett atau tarif bersih yang diterima oleh pengemudi," kata Budi.

Harga yang ditentukan Kementerian boleh dimodifikasi oleh aplikator melalui komponen tidak langsung. Tapi, biaya yang dikenakan oleh aplikator tidak boleh lebih dari 20 persen. Penetapan tarif telah mempertimbangkan tiga hal.

"Pertama, mempertimbangkan kepentingan pengemudi. Kedua, mempertimbangkan masyarakat. Pertimbangan ketiga adalah mempertimbangkan kepentingan dua aplikator, yakni Go-Jek dan Grab," imbuh Budi.

Sementara tarif berlaku pada Mei 2019, karena beberapa pertimbangan. Yakni, agar aplikator menyesuaikan algoritma tarif dan memberi kesempatan masyarakat untuk melakukan penyesuaian.

Penomoran tarif surat keputusan menteri masih diproses di Kementerian Perhubungan. Poin soal besaran tarif di dalam aturan itu, dapat berubah setiap 3 bulan sekali.

Editor: Ravianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved