Menguak Sisi Politis di Balik Pemanggilan Ahmad Heryawan oleh Bareskrim

Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pekan lalu dipanggil sebagai saksi kasus korupsi di BJB Syariah oleh Bareskrim Mabes Polri.

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Ichsan
Tribunjabar/Mega Nugraha
Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kiri) dan mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pekan lalu dipanggil sebagai saksi kasus korupsi di BJB Syariah oleh Bareskrim Mabes Polri.

Pemanggilan itu mengundang dua pertanyaan. Pertama, Aher diperiksa sebagai saksi di saat sejumlah pihak yang terlibat dalam perbuatan pidana pemberian kredit Rp 500 miliar untuk pembangunan Garut Super Block (GSB), yakni Yocie Gusman selaku eks Plt Dirut BJB Syariah dan Ali Nurudin selaku Direksi BJB Syariah dan Andi Winarto dari PT Hastuka Karya selaku penerima kredit, sudah ditetapkan tersangka dan ketiganya sudah menjalani persidangan.

Belum lagi, kedua, dalam dakwaan serta fakta sidang ketiga terdakwa sela‎ma ini di Pengadilan Tipikor Bandung, ‎tidak menyinggung Aher, sapaan akrabnya. Tribun menanyakan dua hal itu pada Aher, usai ia bersaksi terkait kasus suap perizinan Meikarta di PN Bandung, Rabu (20/3/2019).

"(Di persidangan) tidak ada nama Aher?," ujar Aher, balik bertanya soal dua hal yang ditanyakan Tribun.

‎Tribun kembali bertanya, dengan dua pertanyaan yang diajukan, apakah dirinya merasa ada yang janggal dengan pemanggilan tersebut?

"Sebagai warga negara yang baik, saat diundang Bareskrim untuk klarifikasi, saya datang. Saya jelaskan segala hal yang ditanyakan. Soal pemberian kredit tidak tahu, saat kredit macet tahu tapi saat itu dilaporkan orang," ujar Aher.

Ia lupa berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Namun, ia menerangkan, pertanyaan terkait pemberian kredit BJB Syariah melibatkan Yocie Gusman dan Ali Nurudin ke Andi Winarto.

"Jumlah pertanyaan yang diajukan saya lupa, tapi yang pasti soal kredit macet (berujung korupsi) dan status saya di BJB serta kewenangan saya," ujar Aher.

Ini Rencana Miljan Radovic Rampingkan Skuat Persib Bandung yang Terbilang Gemuk

‎Paling tidak ada satu hal lain yang bisa mengkorelasikan Aher dengan kasus itu. Paling tidak, korelasi Aher dengan Yocie Gusman. Informasi yang dihimpun, Yocie Gusman merupakan kader PKS Kota Bogor, sama halnya dengan Aher, sama-sama kader PKS. Suami Netty Heryawan itu membenarkanya.

"Memang betul dia sempat di PKS. Tapi sulit mengaitkan posisi dia dengan saya yang sama-sama PKS, karena saat saya sebagai pengurus PKS DKI saat itu, dia di Bogor, jadi lain daerah. Kedua, saya bertemu Yocie saat jadi mahasiswa S2 di IPB pada 2010 dan itu pada posisi dia sudah tidak lagi jadi kader PKS lagi karena sudah jadi kepala cabang bank syariah di Bogor," ujarnya.

Kejanggalan lain soal pemanggilan Aher. Aher ditanya posisi saat menjabat sebagai gubernur dalam kaitanya dengan BJB. Menurutnya, saat menjabat gubernur, ia mewakili Pemprov Jabar jadi pemegang saham BJB.

"Saya sebagai gubernur, ex officio mewakili Pemprov Jabar jadi pemegang saham Bank BJB, bukan BJB Syariah. Legal standing saya di Bank BJB, bukan di BJB Syariah. Jadi saya tidak tahu apa-apa soal BJB Syariah karena mereka di bawah Bank BJB. Report BJB Syariah bukan ke saya, tapi ke BJB sebagai induk perusahaan," kata Aher.

Dengan fakta-fakta yang diajukan dan ditanyakan ke Aher, Tribun menanyakan apakah pemanggilan Aher ada unsur politis?

"Saya tidak tahu, tanya yang lain saja," kata dia seraya tersenyum.

Seperti diketahui, berdasarkan dakwaan jaksa untuk Yocie Gusman, kasus ini bermula saat BJB Syariah memberikan kredit untuk pembangunan Garut Superblock ke Andi Winarto selaku Dirut PT Hastuka Karya senilai Rp 548 miliar. Pemberian kredit belakangan diketahui diberikan secara melawan hukum sehingga Andi Winarto tidak bisa mengembalikan kredit tersebut.

JPO di Pasar Baru Kota Bandung Tak Berfungsi Maksimal, Kumuh dan Jadi Tempat Spanduk Caleg

Untuk menutupi hutangnya, Andi Winarto menjual aset tanah namun penjualan aset tersebut tidak mampu menutupi kekurangan hutang ke BJB. Andi kemudian mengajukan lagi pinjaman ke BJB Syariah dengan menggunakan CV Dwi Manunggal Abadi selaku pengaju pemohonan dan disetujui Rp 85 miliar. ‎Uang Rp 85 miliar itu untuk menutupi utang ke BJB Syariah. Pemberian kredit Rp 85 miliar itupun, juga dilakukan secara melawan hukum.

"Bahwa terdakwa Yocie Gusman selaku komite pembiayaan BJB Syariah pusat bersama direksi BJB Syariah lainnya dalam pemberian pembiayaan kepada PT Hastuka Karya dalam pembelian Garut Superblock pada 2014 sampai 2015 tanpa hak telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni Andi Winarto atau suatu korporasi yakni PT Hastuka Karya, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 548 miliar,," ujar jaksa penuntut umum dalam dakwaan Yocie Gusman.

"Bahwa terdakwa Yocie Gusman dalam pemberian kepada CV Dwi Manunggal Abadi pada 2016, tanpa hak telah memperkaya diri atau orang lain yakni Andi Winarto atau suatu korporasi CV Dwi Manunggal abadi telah merugikan negara Rp 84 miliar," ujar jaksa.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved