Banyak Ditolak Masyarakat dan Elektabilitas Nol Koma, Ini Kata PSI

Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) menjadi partai politik baru yang paling banyak ditolak masyarakat. Hal itu tampak dari hasil survei Litbang Kompas

Banyak Ditolak Masyarakat dan Elektabilitas Nol Koma, Ini Kata PSI
alex subhan/warta kota
Sekjen PSI Raja Juli Antoni berfoto bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan anggota partai saat bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018) menyerahkan syarat pencalonan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden diusung sembilan partai politik. (Warta Kota/Alex Suban) 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) menjadi partai politik baru yang paling banyak ditolak masyarakat. Hal itu tampak dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 22 Februari-5 Maret 2019.

Survei itu menunjukkan responden yang resistan atau menolak PSI mencapai 5,6 persen.

Padahal elektabilitas PSI berdasarkan survei itu hanya 0,9 persen. Angka resistansi itu jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan tiga partai pendatang baru lainnya.

Partai Perindo misalnya, yang memiliki elektabilitas 1,5 persen, resistansinya 1,9 persen.

Kemudian Berkarya dengan elektabilitas 0,5 persen, resistansinya 1,3 persen. Selanjutnya, Garuda dengan elektabilitas 0,2 persen, resistansinya 0,9 persen.

PSI dan 4 Parpol Baru Terancam Hanya Sampai 17 April, Ini Penjelasan Pakar Politik dan Pemerintahan

PSI Eksis di Panggung Politik, Tapi Elektabilitas Nol Koma, Terancam Hanya Bertahan Sampai 17 April

Namun Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menilai wajar apabila partainya mendapat resistansi dari sebagian masyarakat.

Menurut dia, penolakan itu merupakan sebuah konsekuensi logis dari sikap PSI yang menjunjung tinggi ideologi antikorupsi dan anti intoleransi.

Soal komitmen antikorupsi misalnya, PSI tak mengusung satu pun caleg mantan narapidana kasus korupsi.

Bahkan Raja Juli Antoni mengklaim PSI ikut mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum membuat aturan yang melarang parpol mencalonkan mantan koruptor.

"Jadi kami mendapat resistensi dari para koruptor atau orang-orang yang selama ini hidup dalam suasana yang korup," kata Raja Juli Antoni seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (21/3/2019).

Halaman
12
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved