Sebulan Jelang Pemilu, 7503 Pelanggaran Aturan Pemilu Ditindak Bawaslu Kabupaten Bandung

Menjelang Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung masih menerima banyak laporan terkait pelanggaran selama pemilihan umum (pemi

Penulis: Hakim Baihaqi | Editor: Theofilus Richard
Tribunnews
Ilustrasi pemilu 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung masih menerima banyak laporan terkait pelanggaran selama pemilihan umum (pemilu) 2019.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bandung Ari Haryanto, mengatakan bahwa hingga saat ini, pelanggaran terbanyak  adalah pelanggaran kampanye, dengan sanksi berupa saksi administrasi.

"Salah satu contoh, APK di pasang billboard berbayar. Padahal meskipun billboard itu termasuk kedalam APK, tetapi itu difasilitasi oleh negara dan itu bentuk pelanggaran," kata Ari saat ditemui di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (20/3/2019).

Lebih dari 60 Papan Reklame di Kabupaten Bandung Berkonten Kampanye Pemilu 2019

Ari mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus menghadapi rapat umum kampanye terbuka. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menentukan titik dan jadwal kampanye, dimulai 24 Maret sampai 13 April 2019.

"Pada rapat umum pun kami akan sampaikan potensi-potensi pelanggaran kampanye," katanya.

Data yang berhasil himpun Tribun Jabar dari Bawaslu Kabupaten Bandung, jumlah pelanggaran Pemilu 2019 yang ditemukan adalah 7.503. Sebanyak 7.500 berujung sanksi administrasi dan tiga lainnya sanksi pidana.

Untuk sanksi pidana, yakni keterlibatan kepala desa dalam kampanye untuk caleg tertentu,  kampanye di masjid, serta pemanfaatan fasilitas negara.

Bawaslu Kabupaten Bandung bersama Satpol PP Kabupaten Bandung, menertibkan alat peraga kampanye (APK) pemilu 2019 yang dipasang di billboard berbayar.

APK yang ditertibkan tersebut merupakan gambar sepasang calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, berada di Jalan Raya Majalaya-Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di Jalan Raya Majalaya-Rancaekek, APK pada papan iklan berbayar tersebut dicabut oleh anggota Satpol PP, menggunakan alat skylift milik Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung.

Atribut Kampanye di Papan Reklame Berbayar Ditertibkan Bawaslu Kabupaten Bandung

Menghadapi Era Industri Kreatif, Rektor Binus Bandung Sebut Dunia Pendidikan Harus Berubah

Speaker Ini Mampu Ciptakan Suara Berkelas di Ruangan Anda

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved