Deddy Mizwar Berkisah Soal Meikarta di Pengadilan, ''84,6 Hektare Hak Lippo, Jangan Ditahan, Dosa''

Mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar menceritakan soal kisahnya meminta Pemkab Bekasi menghentikan semua perizinan terkait Meikarta

Deddy Mizwar Berkisah Soal Meikarta di Pengadilan, ''84,6 Hektare Hak Lippo, Jangan Ditahan, Dosa''
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Mantan Dirjen Otda Soni Soemarsono, mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan mantan wakil guberur Jabar Deddy Mizwar hadir sebagai saksi di persidangan kasus suap perizinan Meikarta yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar menceritakan soal kisahnya meminta Pemkab Bekasi menghentikan semua perizinan terkait Meikarta. Ia mengisahkan itu saat jadi saksi kasus suap perizinan Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (20/3/2019).

Demiz sapaan akrabnya mengatakan, awalnya ia mendapat informasi bahwa PT Lippo Cikarang hendak membangun proyek di lahan seluas 500 hektare (berdasarkan dakwaan, luas Meikarta 438 hektare). Ia bertanya darimana tanahnya, sedangkan tata ruang di sana sesuai aturan diperuntukkan untuk perumahan.

"Kemudian itu Meikarta belum ada izin tapi kok sarananya sudah dibangun. Makanya sebelum ada kontruksi, saya minta hentikan dulu kontruksi karena harus urus perizinan salah satunya rekomendasi dari Pemprov Jabar," ujar Demiz sapaan akrabnya.

Saat menjabat Wagub Jabar, ia juga menjabat Ketua Badan Koordinasi Penataan Tata Ruang Daerah (BKPR‎D) Jabar. Seperti diketahui, proyek Meikarta akan dibangun di lahan seluas 438 hektare. Pembangunannya dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama seluas 143 hektare yang belakangan menuai masalah.

Kata Demiz, setiap proyek besar melibatkan tata ruang, perlu rekomendasi dari Pemprov Jabar. Sedangkan kata dia, Meikarta akan membangun di luas 500 hektare (438 hektare).

"Setiap pembangunan skala metropolitan di Jabar harus ada rekomendasi dari Pemprov Jabar. Makanya saya bilang, ini PT Lippo Cikarang akan bangun Meikarta, negara di atas negara di 500 hektare lahan, dihuni 2 juta orang, tanpa ada rekomendasi, apa kata dunia? Jadi harus ada rekomendasi," kata Demiz.

Begini Kondisi Terakhir Rumah Terbelah akibat Tergerus Arus Air Sungai Cipanjalu Bandung

PT Lippo Cikarang kemudian mengajukan IPPT untuk penggunaan tanah di 143 hektare tersebut. Namun belakangan, disetujui 84,6 hektare lewat surat keputusan Bupati Bekasi tentang IPPT pada 12 Mei 2017.‎ Keputusan IPPT seluas 84,6 hektare lahan itu disertai suap Rp 10 miliar yang melibatkan Edi Dwi Soesianto, Satriyadi dan Bartholomeus Toto dari PT Lippo Cikarang.

"Untuk 84,6 hektare itu haknya Lippo, silakan, jangan ditahan-tahan, dosa. Karena berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengeolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jabar itu bisa langsung diurus sama Pemkab Bekasi (karena masih di bawah 100 hektare). Kalau di atas itu, harus ada rekomendasi," ujar Demiz.

Namun toh, faktanya, Pemprov Jabar mengeluarkan rekomendasi dengan catatan itu. Isinya, keharusan soal Pemkab Bekasi memperhatikan soal sanitasi, lingkungan dan hal lainnya. Itu karena semula PT Lippo Cikarang mengajukan IPPT seluas 143 hektare.

Siapa Erwin Aksa? Keponakan JK yang Membelot Dukung Sandiaga, Sempat Pinjami Helikopter ke Anies

Saat Demis meminta Pemkab Bekasi menghentikan perizinan Meikarta, sempat terjadi polemik antara Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi. ‎Saat itulah, Ditjen Otda Kemendagri turun tangan, memfasilitasi pertemuan Pemprov Jabar dengan Pemkab Bekasi.

Pertemuan difasilitasi Ditjen Otda itu menghasilkan keputusan bahwa proyek Meikarta membutuhkan rekomendasi dari Pemprov Jabar. Keputusan itu ditindak lanjuti lagi oleh rapat BKPRD yang meminta Pemprov Jabar mengeluarkan rekomendasi dengan catatan.

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved