Bareskrim Panggil Ahmad Heryawan, Ditanya Kasus Korupsi di BJB Syariah

Bareskrim panggil Ahmad Heryawan. Ditanya kasus korupsi di BJB Syariah.

Editor: taufik ismail
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memenuhi panggilan pemeriksaan kasus Meikarta di KPK, Jakarta, Rabu (9/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Mabes Polri memeriksa mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Rabu (13/3/2019).

Pria yang akrab disapa Aher itu datang memenuhi undangan Bareskrim terkait kasus dugaan korupsi Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), sekitar pukul 13.30 WIB.

Setelah diperiksa selama 6 jam, Aher mengaku ditanya seputar posisinya di BJB serta apa yang dirinya ketahui soal BJBS.

Namun, Aher mengaku tak mengetahui perihal masalah korupsi BJBS yang menjadi fokus dari penyidik.

Klarifikasinya, kata dia, diperlukan hanya karena ia selaku gubernur yang kala itu mengawasi BJB.

"Saya diundang untuk klarifikasi. Sederhana saja, saya tidak tahu apa-apa, tentu selaku Gubernur yang mengawasi BJB harus diminta klarifikasinya. Adapun urusan BJBS, kan, urusan BJB, bukan Gubernurnya," ujar Aher, di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/3/2019).

Ia juga menegaskan tak memiliki hubungan terkait kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki kepolisian.

Aher menambahkan Pemprov Jawa Barat memang merupakan pemegang saham di BJB.

Namun, kata Aher, Pemprov jabar hanya tahu kegiatan BJB meski BJB juga merupakan pemegang saham di BJBS.

"Saya tekankan bahwa saya tidak ada hubungan hukum apa pun kepada BJB Syariah. Tidak ada hubungan kredit, apalagi hubungan keuangan, tidak ada. Sehingga saya tidak banyak tahu bagaimana kegiatan di BJBS," kata Aher.

"Saya katakan, untuk Bank BJB saya sebagai Gubernur saat itu adalah pemegang saham, mewakili pemerintah. Pemegang sahamnya itu tentu saya sebagai pemegang saham, pengendali, ya, yang berhak mengusulkan calon komisaris, calon direksi kepada komisaris. Setelah ada proses asesmen, kemudian komisaris melanjutkan ke OJK dan dari OJK hasilnya dibawa ke RUPS, lalu dipilihlah Dirut. Itu terkait Bank BJB," ucapnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2017 Bareskrim menyelidiki kasus dugaan korupsi pemberian kredit BJBS kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) pada periode 2014-2016 dalam proyek Garut Super Blok.

Polisi telah menggeledah kantor pusat BJBS di Bandung dan kediaman Plt Dirut BJBS.

Adapun, Dugaan korupsi ini terkait pemberian kredit untuk proyek Garut Super Blok kepada PT HSK sebesar Rp 566,45 miliar.

Pihak debitur tidak memberikan agunan sama sekali kepada Bank BJB, malah sertifikat tanah induk pokok diagunkan ke bank lain.

Untuk meyakinkan pihak bank, PT HSK mengajukan 161 pihak yang katanya akan membeli ruko di area pusat perbelanjaan di Garut itu.

Namun pembayaran 161 debitur itu macet.

Sempat Terganggu, Instagram dan Facebook Sudah Mulai Normal dan Dapat Diakses Kembali

Derita Turini TKI Asal Cirebon, Tak Digaji Belasan Tahun, Disekap, dan Takut Dibunuh Majikan

Sumber: Tribun Jakarta
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved