Terkait Pemilu 2019, DPRD Jabar Pastikan Tak Ada WNA di Purwakarta Masuk Dalam Daftar Pemilih

DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan kabar mengenai Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar sebagai calon pemilih pada Pilpres dan Pileg 2019

Terkait Pemilu 2019, DPRD Jabar Pastikan Tak Ada WNA di Purwakarta Masuk Dalam Daftar Pemilih
istimewa
DPRD Jabar mengunjungi Purwakarta 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan kabar mengenai Warga Negara Asing (WNA) yang terdaftar sebagai calon pemilih pada Pilpres dan Pileg 2019 di Purwakarta, adalah tidak benar.

DPRD Jabar pun langsung mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta sebagai langkah serius dalam mengantisipasi isu yang menyatakan sejumlah WNA terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Yusuf Puadz, mengatakan akhir-akhir ini banyak beredar isu tentang WNA yang terdaftar sebagai DPT pada Pilpres dan Pileg 2019. Karena itu, perlu ada peninjauan di semua kabupaten kota di Jawa Barat.

"Kami dewan harus memastikan keakuratan data WNA yang ada di Jabar agar tidak terdaftar sebagai pemilih di Pilpres nanti," ujar Yusuf di Kantor Disdukcapil Kabupaten Purwakarta, Selasa (12/3/2019).

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Purwakarta, Sulaeman Wilman, menegaskan dari jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 1.912 orang dan yang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) sebanyak 18 orang, sisanyasebanyak 1.984 memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

"Setiap WNA wajib memiliki izin tinggal, dalam kaitannya dengan DPT sepanjang koordinasi dengan KPU, di Kabupaten Purwakarta tidak satupun yang terdaftar sebagai DPT," ujar Sulaeman.

Stadion Si Jalak Harupat Sepi Bobotoh, Teriakan Yel Yel dan Nyanyian Sambut Persib Pun Tak Terdengar

Selain itu, lanjut dia, pelayanan di dinas yang dipimpinnya memiliki dua pola, yakni pelayanan manual dan pelayanan jemput bola dengan menggunakan mobil keliling. Sehingga pihaknya dapat mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Purwakarta.

"Bahkan, saat ini teknologi semakin canggih dengan pelayanan berbasis online di mana saja sepanjang fasilitas internetnya memadai sangat diuntungkan dengan kemudahan teknologi," jelasnya.

Penasihat Hukum Terdakwa Joko Susilo Tuding ,Keluarga Nurlela Tutupi Keberadaan Saksi Kunci

Namun, lanjut dia, keterbatasan sarana dan prasarana seperti printer untuk perekaman eKTP yang hanya mampu mencetak hingga 500 cetakan KTP-el.

Padahal pemohon untuk perekaman untuk eKTP itu sendiri perharinya mencapai ribuan. Karena itu meminta agar ada perhatian dari anggaran untuk memenuhi target pencapaian perekaman.

"Kami berharap dewan dapat menindaklanjuti salah satu kendala yang dihadapi di Disdukcapil
Kabupaten Purwakarta," katanya.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved