Di Hadapan Massa di Bandung, Jokowi Jawab Semua Hoax dan Fitnah terhadap Dirinya

Jokowi mengatakan itu saat menghadiri deklarasi alumni perguruan tinggi dan SMA di Jabar di Monumen Perjuangan Rakyat Jabar

Di Hadapan Massa di Bandung, Jokowi Jawab Semua Hoax dan Fitnah terhadap Dirinya
tribunjabar/mega nugraha
Jokowi berbiacara di hadapan massa di Kota Bandung, Minggu (10/3/2019). 

Laporan Wartawan ‎Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Calon presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan para pendukungnya untuk melawan setiap kabar bohong dan fitnah yang ditujukan pada dirinya, selama memimpin Indonesia maupun saat ia menjalani proses demokrasi Pilpres 2019.

Jokowi mengatakan itu saat menghadiri deklarasi alumni perguruan tinggi dan SMA di Jabar di Monumen Perjuangan Rakyat Jabar, Kota Bandung, Minggu (10/3/2019).

"Sebagai intelektual, harus berani suarakan yang benar adalah benar yang salah adalah salah. Saya tidak ingin dipuji-puji, peringatan saya kalau salah. Bapak ibu semua sebagai intelektual, jangan biarkan masyarakat diberi ajaran tidak benar. Yang namanya hoax, fitnah, tidak hanya lewat media sosial. Tapi door to door, ini sangat berbahaya karena itu harus kita perangi, harus dilawan, jangan diam," ujar Jokowi.

Jokowi selanjutnya memberikan contoh kasus ‎soal fakta yang berkembang di masyarakat. Soal kabar bohong jika Jokowi yang berpasangan dengan KH Maruf Amin menang, maka azan akan dilarang dan pendidikan agama akan dihapuskan.

"Fitnah azan dilarang, pendidikan agama dihapuskan. Itu disebar door to door, itu logikanya enggak masuk. Tapi perlu diketahui, 9 juta lebih masyarakat percaya pada itu coba. Kalau kita diam dan tidak melawan, bisa 15 juta, 20 juta, harus kita lawan," ujar Jokowi.

Grafika Cikole Miliki Wahana Baru Penuh Adrenaline, Asyik Meluncur dalam Posisi Duduk

Massa pendukungnya langsung berteriak. "Lawaan..lawan..lawan," ujar massa. Jokowi diam sejenak sehingga suasananya hening.

‎"Jawabannya seperti yang seperti bapak ibu bilang, lawan. Jangan diam, sebagai intelektual jangan diam, jangan biarkan ada proses demokrasi yang tidak betul, harus diingatkan dan dilawan," ujar Jokowi dengan nada tinggi.

‎‎Jokowi menyebut lagi contoh kasus lainnya. Ia menyinggung soal isu kriminalisasi ulama dan menurutnya, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

"Semua sama di mata hukum. Ada menteri sudah masuk penjara, ada gubernur, ada bupati dan wali kota, DPR dan DPRD banyak, semuanya sama di mata hukum. Kalau salah, pasti akan diperiksa, diadili dan kalau salah diputus.‎ Ini negara hukum, tidak ada kriminalisasi ulama," ujar dia.

Lagi-lagi ia menyebut contoh kasus ia disebut antek asing. Ia menyampaikan, pada 2015, yang namanya Blok Mahakam yang dikelola Total dan Inpex (perusahaan asing) selama 50 tahun, sudah diambil alih dan dikelola PT Pertamina.


Kedua, pada 2018, Blok Rokan yang dikelola Chevron selama puluhan tahun saat ini sudah 90 persen dikelola Pertamina. Lalu PT Freeport yang mengelola emas di Tembaga Pura, Timika Papua, pun sudah diambil alih sehingga saham pemerintah Indonesia mencapai 51,2 persen.

"Jokowi antek asing, antek asing, ‎antek asing‎. Kami yang ambil alih, masih dituding antek aseing, dipikir gampang dan mudah. Kalau mudah, dari dulu diambil alih. Sangat sulit sekali dan tidak mudah. Saya sebetulnya diam tidak bicara soal pengambil alihan itu, tapi karena dituduh antek asing, saya jawab sekarang," ujar Jokowi.

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved