Grab Digandeng Pemkot Atasi Kemacetan, ASN Bisa Disanksi Denda Minimal Rp 50 Ribu Per Hari

Pemkot Bandung akan menerapkan sistem pergi bersama ke kantor bagi para ASN dengan memanfaatkan fasilitas ojek daring melalui program Grab To Work.

Grab Digandeng Pemkot Atasi Kemacetan, ASN Bisa Disanksi Denda Minimal Rp 50 Ribu Per Hari
TRIBUN JABAR/KEMAL SETIA PERMANA
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana secara simbolis memasukkan kunci mobil ke dalam kotak sebagai simbol pengurangan penggunaan kendaraan pribadi khususnya ASN yang diganti dengan ojeg online atau taksi online untuk transportasinya ke kantor dalam peresmian Grab to Work di Taman Sejarah, Kota Bandung Jumat (8/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung akan menerapkan sistem pergi bersama ke kantor bagi para ASN dengan memanfaatkan fasilitas ojek daring melalui program Grab To Work.

Mekanismenya, ASN yang berangkat kerja ke kantor diwajibkan menggunakan layanan Grab secara bersamaan atau berkelompok dengan para ASN lainnya yang sudah dibagi dalam tiap grup. Setiap grup bisa mencapai 5 atau 6 anggota.

Mereka wajib berangkat ke kantor secara berkelompok di setiap pool yang titik-titiknya sudah ditentukan oleh Dishub Jabar dan pihak Grab dengan apa yang dinamakan Car Pooling.

Kadisub Kota Bandung, Didi Ruswandi mengatakan bahwa sistem pergi bersama ke kantor ini memang baru sebatas uji coba. Untuk sementara, uji coba dilakukan terhadap instansi Dishub terlebih dulu.

"Jadi saya nanti akan instruksikan para ASN untuk pergi ke kantor bersama-sama dari pool yang sudah ditentukan tergantung wilayah masing-masing," kata Didi dalam sosialisasi Grab To Work bersama pihak Grab wilayah Jabar di Taman Sejarah, Kota Bandung, Jumat (8/3/2019).

Didi mengatakan bahwa aturan baru ini akan diwajibkan bagi para ASN Pemkot Bandung sebelum nanti diberlakukan secara umum kepada masyarakat.

Khusus untuk ASN, kata dia, jika ada ASN yang tidak mematuhi kewajiban ini, maka akan mendapat sanksi. Sanksi berupa denda materil sebesar Rp 50 ribu per hari.

Sementara bagi para pejabat di atasnya, sanksi yang dijatuhkan lebih berat yaitu denda Rp 100 ribu per hari.

"Uang hasil sanksi tersebut akan dimanfaatkan untuk pembelian pohon yang akan ditanami di sejumlah tempat untuk sarana penghijauan karena gas emisi buang kendaraan hanya bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan," katanya.

Halaman
12
Penulis: Kemal Setia Permana
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved