Bawaslu Jawa Barat: Giliran Warga Swiss yang Masuk Daftar Pemilih di Pangandaran
seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Swiss di Pangandaran yang memiliki e-KTP masuk ke dalam daftar pemilih tetap
Penulis: Ferri Amiril Mukminin | Editor: Tarsisius Sutomonaio
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin
TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR- Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat Abdullah Dahlan mengatakan seorang warga negara asing (WNA) berkebangsaan Swiss di Pangandaran yang memiliki e-KTP masuk ke dalam daftar pemilih tetap.
Kejadiannya lebih parah dari Cianjur karena di Pangandaran nama dan nomor induk kependudukannya masuk ke DPT sedangkan di Cianjur hanya NIK-nya saja yang masuk DPT.
Berkaca dari hal tersebut, ia menyerukan kepada jajarannya di semua kabupaten/kota untuk segera melakukan pengecekan terhadap warga negara asing yang memilikk e-KTP karena dikhawatirkan masuk DPT.
"Setelah Cianjur kami menemukan kasus serupa di Pangandaran, di sana lebih parah karena nama dan NIK nya tercantum dalam DPT," ujar Abdullah setelah memberikan materi sosialisasi pengawasan partisipatif bagi kaum perempuan di Cianjur, Minggu (3/3/2019).
Menanggapi masuknya WNA dalam DPT pihaknya meminta Bawaslu daerah segera mengambil tindakan cepat.
• Atalia Pilih Kacamata di Mobil, Warganet Salfok ke Bagian Belakang, Ada yang Terpampang Nyata
• Ketika SBY Rangkul Ani Yudhoyono, Temani Sang Istri yang Sakit Kanker Darah untuk Berolahraga
"Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Cianjur perihal masuknya NIK WNA yang telah ditetapkan sebagai pelanggaran administrasi," kata Abdullah Dahlan.
Ia mengatakan, di Cianjur, ada kesalahan dalam teknis pendataan, maka putusan rekomendasi dari Bawaslu cepat memberikan koreksi kepada KPU.
Menurutnya, penting mendata kembali WNA yang ada di Cianjur serta bersinergi dengan adminduk, apakah data WNA yang memiliki e-KTP perlu disisir lagi untuk semua kabupaten kota?
"WNA berkebangsaan Swiss nama lengkap dengan NIK masuk ke dalam daftar pemilih, semoga bisa dikoreksi secepatnya," katanya.
Ia mengatakan, sejak awal data masuk Bawaslu melakukan pengawasan ketat namun sumber daya yang terbatas menjadikan jutaan daftar pemilih tak tercermati semua. Pihaknya meminta peran aktif semua pihak jika terdapat laporan hal serupa.
• Iriana Jokowi Belikan Boneka untuk Sedah Mirah, Kaesang Malah Beri Respons Jenaka Seperti Ini
• Petinggi Demokrat Sebut AHY dan Ibas Rebutan Jaga Ani Yudhoyono di Rumah Sakit
Termasuk saat ini menggandeng kaum perempuan untuk ikut pengawasan partisipatif. Bawaslu Jabar dan Cianjur sinergi dengan kelompok perempuan di Cianjur agar ada partisipasi.
"Bagaimanapun secara organisasi perempuan banyak menjadi pilar penting dalam pengawasan pemilu, informasi dan hal baru bagi kami agar perempuan memberikan warna dalam pemilu," ujar Abdullah Dahlan.
Abdullah Dahlan mengajak kaum perempuan agar punya komitmen menolak politik uang, menolak ujaran kebencian dan hoaks, serta membangun konteks nilai pencerahan kepada mereka yang masih tersandera politik transaksional.
"Hari ini kaum perempuan diajak komitmen bersama serta diminta aktif peran mereka dalam pengawasan dan
mengawal proses pemilu. Kalau ada praktek kecurangan pemilu segera laporkan," ujarAbdullah Dahlan.
Diberitakan sebelumnya, Bahar (46), warga Jalan Profesor Mohamad Yamin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, mengaku tak tahu nama dan e-KTP-nya viral di media sosial karena nomor induk kependudukannya identik dengan warga negara Cina yang kini sudah memilikk e-KTP Cianjur.
"Saya tak punya handphone yang bisa buka media sosial, jadi saya tak tahu. Saya baru tahu setelah tetangga datang mengabarkan ada kekeliruan soal KTP," kata Bahar ditemui di rumahnya, Selasa (6/2/2019).
3 Cara Mudah Mengolah Bawang untuk Turunkan Berat Badan, Diet Sehat Biar Cepat Langsing https://t.co/MjF9zDYOr7 via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) March 2, 2019
Bahar mengaku tak ambil pusing dengan kekeliruan yang ia alami. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang berhak untuk memperbaiki. "Saya mah disuruh milih atau engga juga ga apa kalau KTP bermasalah, saya serahkan saja kepada yang pinter," katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Hilman Wahyudi, mengatakan, isu warga negara asing masuk ke dalam daftar pemilih tetap Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden itu hoaka dan tak benar.
"Isu yang cukup hangat dengan isu warga negara asing menjadi orang yang masuk kedalam DPT tersebut hoaks, hal itu diketahui setelah kami melakukan penulusuran informasi," ujar Hilman, di kantor KPU Jalan Suroso, Selasa (26/2).
Menurutnya, hanya ada kesalahan input nomor induk kependudukan atas nama Bahar di DPT yang identik dengan NIK milik Guohui Chen.
"Dalam DPT tetap nama Bahar yang tercantum, kesalahan input kami akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu," ujar Hilman.
Menurutnya, tak ada NIK ganda dan informasi yang berkembang mengenai NIK ganda adalah berita bohong.
"Kami sudah telusuri semua dan tidak terbukti," ujarnya.
• Jarang Diketahui, Prabowo Muda Pernah Berani Protes Materi yang Disampaikan Dosen, Begini Kisahnya
• Tangkal Hoaks dan Fitnah Jelang Pilpres 2019, Tim Sukses Jokowi Libatkan Kiai Kampung
Hilman mengatakan, tidak ada warga negara asing yang terdaftar dalam DPT pemilu.
"Data dari Dinas Kependudukan kami cek satu persatu, dari 17 data warga negara asing yang memiliki KTP Cianjur, tak ada satupun yang masuk ke dalam DPT," katanya.
Ia mengatakan, terkait dengan NIK ada kemiripan dengan warga Cianjur yang salah input, ia akan menelusuri letak kesalahannya dimana.
"Atas nama Bahar sudah ada dalam DPT Pilgub Jabar namun NIK KTP elektronik tahun 2018," katanya.
Plt Kepala Disdukcapil Cianjur Muchsin Sidiq Elfatah, mengatakan 17 warga asing yang telah memilikk ektp Cianjur dipastikan tak bisa ikut mencoblos di Pileg maupun Pilpres.
"Jadi ada beberapa perbedaan masa berlaku mereka hanya lima tahun, saya contohkan dalam eKTP mereka juga ada kewarganegaraan misal Cina," ujar Muchsin.
Muchsin mengatakan pemberian ktp sudah sesuai dengan undang-undang. Untuk pesta demokrasi ia menegaskan akan menyampaikan kepada KPU agar 17 warga asing yang punya ektp tak bisa mencoblos.
"Sudah kami sampaikan kepada KPU mengenai hal ini," katanya.
Ia mengatakan, belasan warga asing tersebut di antaranya beras dari Cina, Perancis, Korea, dan Saudk Arabia.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jabar/foto/bank/originals/ketua-bawaslu-jabar-abdullah-dahlan.jpg)