Klaim Fakta Sidang Tidak Terbukti, Kuasa Hukum Billy Sindoro Minta Hakim Bebaskan Kliennya

Tim kuasa hukum terdakwa Billy Sindoro minta majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, untuk menyatakan kliennya tidak terbukti

Klaim Fakta Sidang Tidak Terbukti, Kuasa Hukum Billy Sindoro Minta Hakim Bebaskan Kliennya
TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA
Sidang kasus suap Meikarta dengan empat terdakwa yang mengagendakan pembacaan pledoi atau pembelaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/2/2019) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tim kuasa hukum terdakwa Billy Sindoro meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, untuk menyatakan kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum, dalam dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga.

"Karena itu, kami minta majelis hakim membebaskan terdakwa Billy Sindoro dari dakwaan kesatu, kedua dan ketiga sesuai Pasal 191 ayat 1 KUHAP atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan sesuai Pasal 191 ayat 2 KUHAP," ujar Ervin Lubis, ketua tim penasihat hukum Billy Sindoro di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (27/2/2019) sore.

Tim penasihat hukum juga meminta jaksa untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Menurut Ervin, yang bertanggung jawab dalam pengurusan izin proyek Meikarta adalah Edi Dwi Soesianto dan Satriadi dari Divisi Land and Ackuisition PT Lippo Cikarang. Sedari awal, kedua orang itu terlibat dalam semua proses perizinan Meikarta.

Dalam dakwaan jaksa, keduanya turut memberi uang suap ke Neneng Hasanah Yasin senilai Rp 10 miliar terkait IPPT dan Rp 2,5 miliar ke terdakwa Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi senilai Rp 2,5 miliar.

Terkait Proyek Meikarta, 2 Orang dari Lippo Cikarang Juga Suap Kadis PUPR Kabupaten Bekasi

"Hal itu juga terungkap di fakta persidangan. Bahwa yang bertanggung jawab mengurus perizinan itu bukan terdakwa Billy Sindoro, tapi Kepala Divisi Land Ackuisition ‎and Permit PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto dan Satriadi sebagai penanggung jawab untuk mengurus perizinan dan dilaporkan ke Bartholomeus Toto selaku Presiden Direktur PT Lippo Cikarang," ujar Ervin.

Dalam dakwaan, Billy dinyatakan telah menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan melakukan tindak pidana memberi suap senilai Rp 16 miliar dan SGD 270 ribu ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Jamaludin, Kadis PTSP Dewi Kaniawati, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR‎ Neneng Rahmi Nurlaili serta Kadis Damkar Sahat Banjarnahor.

Suap itu terkait IPPT, IMB, sarana teknis site plan dan block plant, revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hingga SKKLH.

"Tapi di fakta persidangan, ‎keterangan saksi maupun alat bukti yang ada, tidak menyebutkan peran serta Billy Sindoro dalam hal menyuruh melakukan, turut serta atau melakukan pemberian uang suap," ujar Ervin.

Bos Lippo Group Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara, Anak Buah 2 hingga 4 Tahun, Kasus Meikarta

Jaksa KPK menyebut surat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dari PT Lippo Karawaci‎ untuk Billy Sindoro sebagai dasar pengurusan perizinan Meikarta, menurut Ervin, itu tidak terbukti di persidangan. Billy Sindoro sendiri pensiun dari Siloam Hospital Groups sebagai anak usaha PT Lippo Karawaci.

"Karena keterangan dari Ketut Budi Wijaya selaku Presiden Direktur PT Lippo Karawaci dengan status advisor berdasarkan PKWT, terdakwa Billy Sindoro tidak pernah diberi penugasan mengurus perizinan. Yang ada, pengurusan perizinan dilakukan oleh Edi Dwi Soesianto dan Satriadi dari PT Lippo Cikarang," ujar Ervin.

Jaksa KPK juga menyebut adanya pertemuan Billy Sindoro bersama James Riyadi dan Bartholomeus Toto selaku Presiden Direktur PT Lippo Cikarang dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Termasuk pertemuan khusus dengan terdakwa Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen‎ dan Bartholomeus Toto pada 3 Oktober 2017 di Semanggi.

"Fakta persidangan menyebutkan bahwa pertemuan dengan Bupati Bekasi dan pertemuan di Semanggi itu tidak membahas secara khusus tentang perizinan Meikarta," ujar Ervin.(men)

Jadwal Live Liga Inggris di MNC TV, RCTI, dan beIN Sports, Chelsea VS Tottenham Hotspur [VIDEO]

Mobil Toyota Harrier dan Pikap Putih Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Surya Sumantri

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved