Biaya Pembangunan Lapas Capai Rp 250 Miliar per Rutan, Anggaran Makan untuk Napi Juga Membengkak

Namun ia mengatakan, biaya pembangunan sebesar Rp 250 miliar per lapas dan rutan menjadi kendala dalam solusi tersebut.

Biaya Pembangunan Lapas Capai Rp 250 Miliar per Rutan, Anggaran Makan untuk Napi Juga Membengkak
Tribun Jabar/ Ery Chandra
Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto, tengah menunjukkan kondisi terkini didalam Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Minggu (16/9/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kasubdit Pembimbingan dan Pengawasan, Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Lenggono Budi mengatakan pihaknya telah berupaya mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan seluruh Indonesia dengan berbagai cara.

Satu di antara upaya yang dilakukan Ditjen PAS adalah dengan membangun lapas dan rutan baru.

Namun ia mengatakan, biaya pembangunan sebesar Rp 250 miliar per lapas dan rutan menjadi kendala dalam solusi tersebut.

Hal itu disampaikannya saat diskusi ICJR bertema "Mencari Solusi Penjara Penuh" di Cikini, Jakarta Pusat pada Rabu (27/2/2019).

"Pertama berupaya melalui Bapennas untuk membangun lapas dan rutan baru. Tetapi muncul masalah. Ketika membangun lapas dan rutan baru, biayanya minimal idelanya lapas dan rutan itu Rp 250 miliar. Itu di luar lahan," kata Lenggono.

Meski terkait lahan pihaknya bisa meminta hibah lahan dari Pemda namun pihaknya tidak bisa serta merta menerimanya karena sejumlah aspek.

"Karena untuk pembangunan lapas dan rutan harus ada syarat-syarat tertentu, antara lain akses jalan, akses listrik, dan areanya tidak dekat dengan area yang mudah kebakaran dan banjir," kata Lenggono.

Ia mengatakan, pihaknya juga telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan merenovasi lapas dan rutan untuk menambah kapasitasnya.

Namun, persoalan anggaran lagi-lagi jadi masalah.

"Dari Bapennas misalnya turun anggaran terkait dengan renovasi menambah kapasitas tingkat hunian. Yang tadinya kapasitasnya seratus bisa ditingkatkan menjadi 200," kata Lenggono.

"Ini pun memerlukan anggaran. Sedangkan Bapennas tidak hanya mengurus lapas dan rutan. Banyak sekali urusan terkait alokasi anggaran yang masuk ke prioritas anggaran misalnya."

Ia mengatakan, penambahan kapasitas tersebut juga menimbulkan masalah lain yakni membengkaknya anggaran terkait makanan untuk para terpidana.

Bahkan menurutnya, hingga saat ini pihaknya harus berhutang pada pihak ketiga untuk menutupi besarnya anggaran tersebut.

"Membengkak terkait dengan bahan makanan. Sampai saat ini harus berhutang pada pihak ketiga. Padahal, untuk per orang narapidana maupun tahanan itu relatif kecil," kata Lenggono.

"Hanya Rp 15 ribu. Tapi alhamdulillah untuk indeks harga per varian sudah naik sampai dengan sekitar Rp 30 ribu per area."

Lenggono mengatakan, sampai 26 Februari 2019 tercatat terdapat 257.620 narapidana yang tersebar di seluruh lapas dan rutan di Indonesia.(*)

Editor: Ravianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved