Kampung Adat Cireundeu Diterjang Banjir Lumpur, dari Proyek Pembangunan Perumahan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Warga Kampung Adat Cireundeu merasakan dampak buruk atas adanya proyek pembangunan Perumahan Griya Asri Cireundeu yang saat ini masih dalam proses pematangan tanah.

Akibat proyek pembangunan tersebut, pemukiman warga Kampung Adat Cireundeu yang lokasinya tepat di bawah proyek pembangunan diterjang banjir lumpur saat wilayah tersebut diguyur hujan deras.

Banjir lumpur yang terjadi pada, Sabtu (23/2/2019) malam sekitar pukul 19.00 WIB itu membuat sebagian pemukiman warga setempat malam itu terendam lumpur.

Minggu (24/2/2019) pagi warga harus berjibaku membersihkan sisa-sisa lumpur.

Menurut pantauan Tribun Jabar, sebagian pemukiman warga hingga Minggu siang, terlihat masih kotor dan becek.

Bahkan ada ranting pohon yang diduga terbawa arus air yang mengalir dari atas proyek pembangunan melalui saluran air di wilayah tersebut.

Seorang tokoh Kampung Adat Cireundeu, Asep Abas, mengatakan, adanya lumpur yang mengalir di saluran air saat hujan deras itu dipastikan akibat ada tanah yang longsor dari proyek pembangunan Griya Asri Cireundeu.

"Kalau lumpur ini pasti dari atas proyek, karena tanah terbawa arus air dan di atasnya belum dibenahi. Untuk pembuatan dinding penahan tanah (DPT) baru akan dimulai," ujarnya saat ditemui di Kampung Adat Cireundeu, Minggu (24/2/2019).

Banjir lumpur yang menerjang pemukiman warga itu, kata Asep Abas, akibat saluran air yang tak jauh dari pemukiman warga tersebut meluap karena tersendat sejumlah ranting pohon dan berbagai jenis sampah.

"Waktu itu turun hujan besar, sehingga aliran air dari atas juga besar, tapi saluranya tersumbat. Air bercampur lumpur meluap ke pemukiman warga," kata Asep Abas.

Ia mengatakan, pihak pengembang perumahan dalam waktu dekat akan segera membuat DPT dan pihaknya pun sudah dilibatkan dengan melakukan pengecekan ke lokasi.

"DPT baru mau digarap, saya juga sudah ikut ke lapangan agar proyeknya aman ke pengembang, aman ke masyarakat, agar tidak merasa khawatir dan terganggu serta pemerintah juga tidak disalahkan," kata Asep Abas.

Ini dilakukan karena Pemerintah Kota Cimahi saat ini telah terlanjur mengeluarkan izin pembangunan, sehingga pihaknya pun harus melakukan pengawalan saat pembangunan agar tidak saling menyalahkan.

"Untuk pembuatan DPT sesegera mungkin, tapi pembuatanya harus besar, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang ditanggung pihak pengembang," ujar Asep Abas.

• Foto-foto Penari Thailand di Tabur Bunga di Bekas TPA Leuwigajah