KPU Jabar: Cermati Dulu Lembaga Polling atau Surveinya

Kredibilitas dan legalitas lembaga polling dinilai menjadi penentu kualitas hasil polling yang tidak memihak atau menguntungkan pihak tertentu.

KPU Jabar: Cermati Dulu Lembaga Polling atau Surveinya
TRIBUN JABAR/CIPTA PERMANA
Ilustrasi lembaga survei 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - KPU Jabar meminta masyarakat mencermati lembaga survei atau pollingnya, saat menerima berita atau informasi mengenai survei seputar Pileg atau Pilpres 2019.

Kredibilitas dan legalitas lembaga polling dinilai menjadi penentu kualitas hasil polling yang tidak memihak atau menguntungkan pihak tertentu tanpa fakta.

Komisioner KPU Jabar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Idham Holik, mengatakan, untuk melindungi pemilih dari dampak pubikasi polling palsu, regulasi Pemilu mengatur mekanisme pendaftar dan prinsip profesionalitas penyelanggaraan polling dalam Pemilu 2019.


Hal ini diatur dalam Pasal 449 UU Nomor 7 Tahun 2017 juntco Pasal 27-34 PKPU Nomor 10 Tahun 2018.

"Setiap lembaga survei atau polling atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftar ke KPU RI, paling lambat 30 tiga puluh hari sebelum hari pemungutan suara," kata Idham di Kantor KPU Jabar, Sabtu (23/2/2019).

Idham mengatakan, dalam pendaftaran tersebut, lembaga polling wajib menyerahkan sebuah surat pernyataan yang berisi komitmen etis yang terdiri dari delapan hal yaitu, tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, dan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Melihat Pemakaman Sirnaraga Kota Bandung, Sudah Ada Sejak 1602, 2 Tokoh Makamnya Paling Luas

"Selain itu mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar, benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat, tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data, menggunakan metode penelitian ilmiah, dan melaporkan metodologi pencuplikan data, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu," katanya.

Kedelapan prinsip tersebut, kata Idham, mempertegas nilai-nilai yang termaktub dalam Kode Etik Penyelenggaraan Polling yang diterbitkan oleh asosiasi lembaga penyelenggara polling.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved