Hakim dan Panitera PN Bandung Tandatangani Fakta Integritas Hindari Praktik Korupsi

Para hakim dan panitera di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menandatangani fakta integritas sistem manajemen antikorupsi

Hakim dan Panitera PN Bandung Tandatangani Fakta Integritas Hindari Praktik Korupsi
TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA
Para hakim dan panitera di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menandatangani fakta integritas dalam penerapan sistem manajemen antikorupsi ‎untuk pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBM), Kamis (21/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Para hakim dan panitera di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung menandatangani fakta integritas dalam penerapan sistem manajemen antikorupsi ‎untuk pembangunan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Melayani (WBM).

Penandatanganan ini digelar di ruang sidang I Pengadilan Negeri Bandung, Kamis (21/2/2019).

Salah satu hal yang ditandatangani yakni soal komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.

"Jadi begini, PN Bandung ini periode lalu mendapat predikat baik dalam hal reformasi birokrasi. Sebagai tindak lanjut dari hal itu, pada kesempatan ini kami intinya ingin bangun zona integritas yang pada prinsipnya komitmen menjauhi perbuatan tercela," ujar Ketua PN Bandung Edison M.

Edison menegaskan sekaligus memastikan tidak ada lagi praktik jual beli perkara. Apalagi, kini didukung pelayanan terpadu satu pintu.

Ada Akun Tuduh Krishna Murti Pernah Jadi Dirigen saat Persib Tanding, Kemudian Akun Itu Minta Maaf

"Kami berkomitmen untuk selalu menuju wilayah bebas korupsi, bersih dan melayani. Pada prinsipnya sudah berjalan, pada kesempatan ini ingatkan kembali setiap saat, keluarga besar PN Bandung dibekali pesan supaya jangan berbuat tercela," ujar Edison.

Wakil Ketua PN Bandung, Sutio Jumagi Akhirno menambahkan, pada prinsipnya, tujuan dari zona integritas adalah terbebas dari praktik korupsi dan memaksimalkan pelayanan publik.

"Untuk pelayanan publik, salah satunya hakim diharapkan jika menunda jadwal persidangan, bisa dipastikan berapa waktu penundaanya sehingga ‎masyarakat yang berperkara tidak menumpuk di pengadilan," ujar dia. (men)

Jokowi Berpesan kepada Maruarar Agar Mafia Bola Dihabisi

Fabiano Beltrame Selangkah Lagi Gabung Persib Bandung, Achmad Jufrianto ke Persija Jakarta

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved