Breaking News:

DNIKS Dorong Kemensos Lakukan Percepatan Akreditasi LKS Secara Online

DNIKS mengharapkan Kementerian Sosial melakukan percepatan akreditasi LKS dengan memanfaatkan flatform aplikasi digital secara online.

Editor: Dedy Herdiana
ISTIMEWA
Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menggelar Seminar Nasional "Akselerasi Akreditasi Organisasi Sosial Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial" di Aula Kantor DNIKS, Rabu (20/2/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mengharapkan Kementerian Sosial melakukan percepatan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan memanfaatkan flatform aplikasi digital secara online.

Berkaitan dengan itu, semua anggota terlebih pengurus LKS harus mulai memahami dan memanfaatkan semua fasilitas yang sudah serba online.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum DNIKS, Tantyo  Adji Sudharmono yang menjadi nara sumber dalam Seminar Nasional "Akselerasi Akreditasi Organisasi Sosial Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial" di Aula Kantor DNIKS, Rabu (20/2/2019).

Menurutnya, percepatan akreditasi LKS dengan memanfaatkan flatform aplikasi digital secara online menjadi suatu keharusan ke depan. Untuk itu LKS harus mengikuti perubahan zaman, dari era manual ke era digitalisasi.

"Para pengurus LKS dan pekerja sosial (peksos) tidak boleh gagap teknologi (gaptek). Mau tidak mau harus mengikuti perubahan zaman yang serba online. DNIKS juga terus mendorong Kemensos agar tidak lagi hanya melakukan akreditasi secara manual di kantor saja. Tetapi harus bisa dibuka dan diakses oleh LKS secara online, sehingga akan semakin banyak LKS yang terakreditasi," kata Tantyo sesuai dengan siaran pers yang diterima Tribun Jabar dari DNIKS, Kamis (21/2/2019).

TMMD Kodim 0612 Tasikmalaya di Desa Citalahab, Bantu Infrastruktur yang Dibutuhkan Warga Setempat

Tantyo yang juga putra mantan Wakil Presiden (Wapres) Sudharmono ini menjelaskan bahwa hingga sekarang baru 33 persen atau 2.634 LKS yang sudah terakreditasi dari 8.076 LKS di seluruh Indonesia masa lima tahun 2013-2018. LKS ini antara lain LKSA sebanyak 6.748, LKSLU sebanyak 658, IPWL sebanyak 164, LKSPD sebanyak 321, dan UPT /UPTD sebanyak 185.

Ditegaskannya pemerintah diharapkan tidak mempersulit LKS yang hendak mengajukan akreditasi.

"Seperti  hotel bintang lima, yang menyebut hotel itu bintang lima oleh Kementerian Pariwisata, namun ke depan tidak lagi. Berbintang atau tidak berbintang kan masyarakat yang menilai. Ya kita kembalikan semua kepada LKS, kalau tidak melakukan pelayanan sosial sesuai standar, ya masyarakat yang akan "menghakimi" LKS yang tidak benar-bener bekerja memberikan pelayanan sosial kepada penerima manfaat," ucap Tantyo.

Sementara itu, Kepala Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) Wawan Setiawan yang juga menjadi pembicara di seminar tersebut, mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 30 standarisasi akreditasi meliputi, program pelayanan, proses pelayanan, manajemen organisasinya, Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, dan hasil pelayanan.

Kisah 4 Pengamen yang Beri Hormat Pada Soeharto, Diundang Nyanyi di Hari Ulang Tahun Tien Soeharto

"Jika di antara enam aspek itu, satu diantaranya tidak terpenuhi, maka LKS itu tidak memenuhi persyaratan untuk akreditasi," kata Wawan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved