Pilpres 2019

Capres Diminta Kaitkan Pembahasan Infrastruktur dengan Lingkungan Saat Debat Kedua

Pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya meminta para capres mengkaitkan pembahasan infrastruktur dengan lingkungan dan tata ruang.

Capres Diminta Kaitkan Pembahasan Infrastruktur dengan Lingkungan Saat Debat Kedua
Tribun Jabar
Karikatur Debat Pilpres 

TRIBUNJABAR.ID - Pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya meminta para capres mengkaitkan pembahasan infrastruktur dengan lingkungan dan tata ruang serta wilayah saat debat.

Sebab, kata Marco, infrastruktur tak bisa dilepaskan dari dua hal tersebut.

"Melihat infrastruktur tidak berada di ruang kosong. Jangan lihat infrastruktur jalannya lurus, tapi kiri kanannya juga. Jadi juga membangun wilayah. Bukan hanya SDM, tapi juga lingkungan," kata Marco saat ditemui di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Ia menambahkan, jika tak dihubungkan dengan lingkungan dan pembangunan wilayah, alih-alih menjadi solusi, infrastruktur justru bisa merugikan masyarakat di sekitarnya.

Sebab, bisa jadi masyarakat di sekitarnya justru tidak bisa merasakan manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun.

Marco menilai saat ini pemerintah masih melihat pembangunan infrastruktur secara terpisah dengan pembangunan wilayah di sekitarnya.

Kata Sandiaga Uno, Prabowo Subianto Akan Melakukan Pidato Kebangsaan Sebelum Debat Pilpres Kedua

Hal itu kata dia, terlihat dari pembangunan jalan tol yang tak mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya.

Akibatnya banyak jalan tol yang lahan di sampingnya tak bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk membuat usaha kecil dan menengah.

Padahal, menurut Marco, masyarakat di sekitarnya telah menjual tanah yang dimiliki untuk pembangunan jalan tersebut.

Karena itu ia meminta para capres nantinya dalam debat tak hanya membicarakan infrastruktur apa yang dibangun, tetapi bagaimana kajian wilayahnya sehingga infrastruktur yang dibangun mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya.

"Sekarang yang terjadi adalah land value capture oleh swasta pemodal dengan korban rakyat. Padahal rakyat yang tadinya tanahnya berada di jalan itu atau di kiri kanannya itu mestinya berhak juga mengcapture nilai yang meningkat karena adanya infrastruktur," lanjut dia.

Editor: Yongky Yulius
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved