Terkait Perizinan Meikarta, Fitradjaja: Semua Dinas di Pemkab Bekasi Minta Uang

"Semuanya minta, tak ada yang tidak minta uang," kata Fitradjaja, terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta

Terkait Perizinan Meikarta, Fitradjaja: Semua Dinas di Pemkab Bekasi Minta Uang
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (13/2/2019) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Terdakwa kasus suap perizinan proyek Meikarta, Fitradjaja Purnama, mengaku tidak pernah menawarkan atau menjanjikan uang kepada sejumlah ASN di sejumlah dinas di Pemkab Bekasi, untuk memuluskan perizinan.

"Tidak tapi ada beberapa dinas yang meminta uang dengan menyebutkan nominal, ada juga yang tidak sebut nominal. Yang pasti mereka selalu minta terus-menerus, salah satunya Jamaludin dan Neneng Rahmi (Kepala dan Kabid di Dinas Tata Ruang). Selalu menagih," ujar Fitradjaja dalam persidangan kasus itu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (13/2/2019) malam.

Fitradjaja berkisah, ‎Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin meminta uang Rp 3,5 miliar terkait perizinan di Dinas PUPR. Termasuk dari Neneng Rahmi selaku Kabid Tata Ruang Dinas PUPR.

Demikian juga Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Bekasi Tina Kartini juga turut meminta.‎

Termasuk juga permintaan uang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi senilai Rp 500 juta yang diakui Fitradjaja terealisasi Rp 350 juta.

Pemberian Uang 90 Ribu SGD dari Meikarta ke Pejabat Pemprov Karena Pejabat Tersebut Meminta

Urus Izin Meikarta, Fitradjaja Purnama Dibayar 1.000 Dolar Singapura Per Hari

"Saran dari Pak Henry Jasmen, sampaikan saja. Akhirnya saya sampaikan ke pak Billy. Ada dinas yang minta uang dan ada yang tidak. Pak Billy bertanya untuk dinas ‎yang tidak minta uang dikasih berapa, saya bilang tidak tahu. Pak Billy menjawab, nanti bikin bobot saja. Lalu saya bikin indeks bobot pekerjaan dinas-nya yang paling berat hingga paling ringan dari 4 hingga 1," ujar Fitradjaja.

Dia pun membuat bobot. Bobot indeks nilai 4 yakni Dinas PUPR dan BPMPTSP, 3 Dinas Lingkungan Hidup, 2 Dinas Perhubungan dan Damkar serta 1 Dinas Permukiman.

"Semua indeks itu jadi dasar untuk pemberian uang tapi saya tidak tahu teknis penyiapan dan sumber uang itu dari mana dan bagaimana karena saya tidak pernah memegang uang itu," ujar Fitradjaja.

Fitradjaja juga mengungkap peran Christopher Mailool, keponakan Billy Sindoro. "Dia bilang untuk semua urusan detail uang hubungi Christopher Mailool," ujar Fitradjaja.

Fitradjaja berprofesi sebagai konsultan land development yang mendirikan perusahaan bernama Masterland. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai calon wali kota pada Pilkada Kota Surabaya di 2013.

Empat Saksi Sudutkan Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa Terkait Kasus Dugaan Suap Meikarta

James Riady Akui Pernah Bertemu Bupati Bekasi, Begini Penuturannya di Persidangan Kasus Meikarta

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved