Kemenhub Sosialisasi Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor pada Perwakilan Pengemudi Online

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melaksanakan uji publik atau sosialisasi tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor

Kemenhub Sosialisasi Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor pada Perwakilan Pengemudi Online
TRIBUN JABAR/DANIEL ANDREAND DAMANIK
Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan RI, Umar Aris (berbaju batik memegang mic) sedang berdiskusi dengan perwakilan pengemudi online di Mercure Hotel, Bandung, Kamis (7/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melaksanakan uji publik atau sosialisasi tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang berlangsung di Mercure Hotel, Bandung, Kamis (7/2/2019).

Umar Aris selaku staf ahli bidang hukum dan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan RI menjelaskan bahwa uji publik merupakan alat untuk menyampaikan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

"Kegiatan ini untuk menerima masukan-masukan untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat umum, kepastian usaha, san konsumen. Ada satu peraturan menteri perhubungan yang akan dibuat tentang sosialisasi tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakatkatanya," kata Umar Aris.

Umar Aris menjelaskan, Pemerintah harus hadir sesuai regulasi yang ada serta harus menyangkut aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Jika ditambahi aspek lain menurut penjelasan Umar ialah aspek kesetaraan serta keterjangakaun tarif.

Ojek, menurutnya sudah lama ada di Indonesia. Maka pemerintah hadir untuk fokus pada keselamatan pengguna sepeda motor.

Pada uji publik tersebut, terdapat 23 pasal di dalam sembilan bab yang tercantum dalam berkas Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor.

"Ke depannya peraturannya berlaku juga untuk ojek pangkalan dan becak bermotor. Ini hal teknis, kehadiran pemerintah konsen pada keselamatan. Tidak bisa main lepas begitu saja," katanya.

Umar Aris mengakui bahwa uji publik tentang Peraturan Menteri tersebut belum sempurna, tapi Ia mengatakan bukan berarti peraturan tersebut ala kadarnya (seadannya), tetap disusun secara serius oleh tim yang sudah dipersiapkan.

"Masih terbuka untuk setiap masukan-masukan untuk rumusan. Tapi tentunya dengan batasan waktu, kalau mengacu pada teorinya maka direncanakan selesai akhir Februari 2019. Semua aspek harus teliti diperhatikan, aspek operator, regulator, dan user," katanya.

Kepada wartawan, Umar Aris menjelaskan bahwa unsur regulator ialah Kepala Dinas, unsur operator ialah pihak Gojek, Grab dll, dan unsur user ialah seluruh pengguna.

Pada uji publik tersebut turut juga hadir perwakilan pengemudi online. Meskipun di pertengahan acara ada hal yang membuat acara uji publik tersebut tidak menemui keputusan dan kesepakatan bersama sehingga pihak pengemudi memilih untuk meninggalkan ruang pertemuan.

Mendag Enggartiasto Lukita Harapkan Kadin Selalu Sinergis dengan Pemerintah

Kejaksaan Siap Buat Sprindik dan Tetapkan Tersangka Baru pada Kasus Korupsi DPRD Purwakarta

Penulis: Daniel Andreand Damanik
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved