Pembongkaran Rumah Terdampak Reaktivasi Jalur Kereta Cibatu-Garut Selesai Februari

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Pengerjaan reaktivasi jalur kereta Cibatu-Garut terus dikebut PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Proses pembongkaran rumah yang berada di jalur sepanjang jalur kereta dari Cibatu sampai Garut Kota ditargetkan selesai pada Februari.

Direktur SDM dan Umum PT KAI, R Ruli Adi, mengatakan pembongkaran rumah warga di sepanjang jalur reaktivasi dilakukan oleh pemilik.

Pihaknya sudah memberikan biaya bongkar sebesar Rp 250 ribu per meter untuk rumah permanen dan Rp 200 ribu per meter rumah semi permanen.

"Pembongkaran diutamakan oleh masyarakat dulu. Kalau kami sendiri yang bongkar cepat. Tapi serahkan ke masyarakat dulu. Kami kasih deadline," ujar Ruli usai menyerahkan bantuan CSR ke masyarakat Cibatu di Alun-alun Cibatu, Kamis (31/1/2019).

Ia menambahkan, jika hingga batas waktu pembongkaran belum selesai, maka PT KAI akan membantu pembongkaran rumah.

Setelah semua selesai dibongkar, PT KAI sudah menyiapkan sarana pembangunan fisik jalur kereta.

"Reaktivasi itu untuk hidupkan kembali jalur kereta yang telah mati. Jalur-jalur itu semuanya milik KAI dan dimanfaatkan oleh warga setempat," ucapnya.

Ruli menyebut, untuk sarana ibadah seperti masjid pihaknya memberikan dana tambahan.

Yakni berupa biaya relokasi dan renovasi. Menurutnya, ada satu bangunan masjid di Cibatu yang terdampak pembongkaran.

"Kami juga memberi bantuan CSR untuk masjid yang terdampak. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial KAI kepada masyarakat di Cibatu," katanya.

Bantuan sebesar Rp 575 juta itu diberikan untuk pengembangan Masjid Al Baital Ma'mur di Kampung Cibodas, Desa Keresek.

Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan masjid menjadi dua lantai.

"Masjid itu bukan milik pribadi. Makanya kami relokasi dan ada biaya renovasinya," ucapnya seraya menyebut PT KAI mengadakan program pasar murah bagi warga Cibatu.

• Mau Pakai Pola 4-3-3, Pelatih Persib Bandung Miljan Radovic Hingga Kini Belum Butuh Tambahan Striker

• Gubernur Jabar Tidak Bisa Menetapkan UMSK, Ini Alasannya