Pemkot Cirebon Ingin Mulai Zona Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon ingin memulai zona wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Dinas tersebut melakukan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, baik dimulai dari tingkat desa maupun kecamatan.

Rencananya, Pemkot Cirebon akan memulai studi banding ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenhumham) agar bisa menerapkan zona WBK dan WBBM.

"Setelah menghadiri acara komitmen bersama pembangunan zona WBK dan WBBM UPT Imigrasi Kanwil Kemenhumham Jabar, saya merasa mendapatkan ilmu untuk menerapakannya di Kota Cirebon," ujar Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, saat ditemui di kantor Imigrasi Kelas II TPI Cirebon, Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, Kedawung, Cirebon, Rabu (30/1/2019).

Ia menambahkan, pembentukan zona tersebut akan dimulai dan diusulkan tahun ini, sehingga bisa mendapat penilaian pada tahun 2020.

"Kami akan mulai sepulang dari sini. Saya tertarik mendapatkan sebuah ilmu yang sangat baik untuk memberikan pelayanan lebih baik lagi," ujar Nasrudin Azis.

Menurutnya, pelayanan di Pemkot Cirebon selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Adanya WBK dan WBBM ini kami akan diuji apakah pelayanan sudah lulus atau belum. Setelah bekerja, kami akan perbaiki, kemudian kami minta diuji apakah sudah layak atau belum," ucapnya.