Ini Dugaan Alasan Munculnya Kembali APK Caleg dan Parpol yang Dipasang Melanggar Aturan di Cimahi

Plt Kepala Satpol PP Kota Cimahi, Totong Solehudin, mengatakan, dengan adanya caleg yang mencapai 500 lebih ditambah APK partai politik, maka . . .

Ini Dugaan Alasan Munculnya Kembali APK Caleg dan Parpol yang Dipasang Melanggar Aturan di Cimahi
ISTIMEWA
Satpol PP Kota Cimahi saat menurunkan APK yang melanggar, Selasa (22/1/2019) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Keterbatasan tempat atau ruang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) karena Kota Cimahi merupakan kota kecil disebut penyebab kerap terjadi pemasangan APK yang melanggar aturan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Cimahi, Totong Solehudin, mengatakan, dengan adanya caleg yang mencapai 500 lebih ditambah APK partai politik, maka tak heran sarana apapun digunakan untuk memasang propaganda politik.

"Kota Cimahi itu tempat pemasangan APK terbatas, tapi mereka ingin tetap memasang, akhirnya pemasangannya dimana saja," ujarnya saat ditemui di Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Rabu (23/1/2019).

Berdasarakan pemantauan dilapangan yang dilakukan oleh anggotanya, Totong mengatakan, pemasangan APK kebanyakan dipasang pada tiang listrik dan pohon, sehingga hal itu jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

"Tapi untuk masalah mereka tidak tahu melanggar (Perda), saya kira mereka pasti tahu karena yang memasang biasanya relawan," kata Totong.

Menurutnya, ketika pemasangan APK milik para caleg sudah melanggar aturan, artinya mereka sama saja ingin meraih kemenangan tetapi mengabaikan aturan.

"Jadi seharusnya mereka itu on the track. Jangan sampai ingin meraih kemenangan, tapi tidak on the track dan tidak sesuai aturan," ucapnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi, Kania Intan Puspita mengatakan, anggota maupun calon legislatif, sudah cukup paham mengenai aturan pemasangan APK dan merujuk pada aturan yang berlaku.

"Hanya saja kurang disosialisasikan pada timses karena memang masalahnya ada pada terbatasnya ruang kampanye. Di titik satu sudah diisi, terpaksa kita pindah ke titik lain," katanya melalui pesan singkat.

Menurutnya, dengan terbatasnya ruang publik sebagai sarana kampanye, seharusnya ada kebijaksanaan dari pihak terkait untuk membiarkan pemasangan APK hingga batas waktu tertentu.

"Karena kalau banyak sarana kampanye, pasti tidak akan memasang APK sembarangan, jadi harus ada kebijaksanaan dari KPU dan Bawaslu," ucapnya.

Satpol PP Kota Cimahi Kembali Turunkan Ratusan APK yang Melanggar

Gunung Gajah Langu Mulai Dibabat untuk Perumahan, Warga Kampung Adat Cireundeu Khawatir Longsor



Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved