Terkait Studi Banding Anggota DPRD Bekasi ke Thailand, Neneng Rahmi: Saya Pinjam Uang Sana Sini

Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaely mengaku mengeluarkan uang sendiri untuk berangkatkan anggota DPRD Bekasi ke Thailand

Tribun Jabar/ Mega Nugraha
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaely di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (21/1/2019). Neneng Rahmi bersaksi untuk terdakwa Fitradjadja Purnama, Taryudi, dan Henry Jasmen. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaely mengaku harus mengeluarkan uang sendiri untuk memberangkatkan para anggota DPRD Bekasi ke Thailand, terkait revisi Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Saya pinjam uang sana sini untuk studi banding anggota DPRD Bekasi ke Thailand terkait pembahasan revisi RDTR," ujar Neneng saat jadi saksi di persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (21/1/2019).

Adapun terkait anggota DPRD pergi ke Thailand ini, kata Neneng, ia diperintahkan oleh atasannya, Hendry Lincoln selaku Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Ia mengaku sudah menjelaskan tidak ada uang untuk memberangkatkan puluhan anggota dewan tersebut.

"Saya bilang bahwa tidak ada uang. Tapi karena pak Hendry atasan saya, saya jadi pinjam sana-sini. Dari Meikarta menjanjikan akan mengganti kalau RDTR selesai uang untuk memberangkatkan itu akan diganti," ujarnya.

Revisi Raperda RDTR itu sendiri mengakomodir urban home dan block plant proyek Meikarta di kawasan industri.

Neneng menyebut itu sebagai mixed use. Di persidangan terungkap bahwa Meikarta melalui Edy Soes dan Satriyadi menyerahkan uang miliaran rupiah salah satunya ke Jamaludin.

Namun belakangan, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah kepada Neneng Kabid Tata Ruang, justru meminta komitmen fee senilai Rp 5 miliar.

"Iya, ibu Neneng menuliskan di kertas tissue angka 5 yang artinya dari Rp 2,5 miliar minta Rp 5 miliar," katanya.

Setelah pembahasan revisi raperda RDTR ramp‎ung, Pemkab Bekasi kemudian menyerahkan raperda tersebut ke Pemprov Jabar untuk dimintakan persetujuan substantif dari Gubernur Jabar.

Namun belakangan, pengesahan dari Pemprov Jabar terkait raperda itu mandek.

Di persidangan hari ini, selain Neneng, juga dihadirkan Kepala Dinas PUPR Jamaludin, mantan Sekdis PUPR Hendry Lincoln serta tiga ASN Dinas PUPR yakni Tina Karina Santoso, Diki Cahyadi dan Andi Nusantara.

Mereka bersaksi untuk terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi dan Fitradjadja Purnama. (men)

Cerita Sopir Mobil yang Ditumpangi Yuki PAS Band Saat Tabrakan, Sempat Tak Sadar & Mobil Hancur

Edy Rahmayadi Mundur dari Ketua Umum PSSI, Saatnya Generasi Baru untuk PSSI Baru



Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved