Relawan Demokrasi Pemilu 2019 di Cimahi Dibayar Rp 750 Ribu per Bulan

Sebelum bertugas di Pemilu 2019, kata Irman, para relawan demokrasi ini terlebih dulu akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek)

Relawan Demokrasi Pemilu 2019 di Cimahi Dibayar Rp 750 Ribu per Bulan
Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
KPU Kota Cimahi saat mengukuhkan 55 relawan demokrasi di Hotel Endah Parahyangan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Sebanyak 55 Relawan Demokrasi untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dikukuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi akan dibayar Rp 750 ribu per bulan.

Para relawan demokrasi tersebut akan bertugas selama tiga bulan, sejak Februari hingga April 2019. Artinya, selama bertugas selama tiga bulan, mereka akan mendapatkan bayaran Rp 2.250.000.

Ketua KPU Kota Cimahi, Mochamad Irman mengatakan hal itu sesuai surat KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019.

"Para relawan itu akan dievaluasi setiap bulan, apakah laik untuk dipertahankan atau dilepas," ujarnya saat ditemui usai mengukuhkan relawan demokrasi di Hotel Endah Parahyangan, Kota Cimahi, Senin (21/1/2019).

Sebelum bertugas, kata Irman, para relawan demokrasi ini terlebih dulu akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek), kemudian membuat rencana kegiatan sesuai basis sasaran dan memetakan teknis sosialisasi sekreatif mungkin.

Kapal Tenggelam di Sungai Kapuas, Badan Kapal dan 12 Penumpang Hilang Belum Ditemukan

Aspal Campuran Karet Diujicobakan Tahun Ini untuk Pembangunan Jalan di Daerah-daerah

 

Yang paling penting, lanjut Irman, mereka menyampaikan tanggal, hari, dan jam pemungutan suara, tata cara pemberian suara dalam Pemilu, pengenalan peserta pemilu dengan catatan hanya sebatas mengenalkan detail calon legislatif.

"Jadi para relawan demokrasi itu ketika menjalankan tugas senantiasa menjaga integritas, netralitas, dan independen," katanya.

Ia mengatakan, para relawan dilarang mengarahkan suara pemilih karena mereka bukan bagian dari partai atau kontestan pemilu.

"Jadi harus netral, ada kode etiknya, artinya ada sanksi kalau melanggar. Sanksi bisa sampai kita berhentikan sebagai relawan," ucapnya.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved