Pajak BBN 1 Naik Jadi 12,5 Persen, Ketua Pansus VII: untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemprov Jabar

Pajak BBN 1 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi pada transaksi jual-beli kendaraan bermotor baru.

TRIBUN JABAR / THEOFILUS RICHARD
Rapat Paripurna DPRD Jabar 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perda mengenai kenaikan pajak bea balik nama 1(BBN) kendaraan bermotor baru, disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (18/1/2019).

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dan Wakil Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara serta Abdul Hari Bobihoe menandatangani persetujuan atas perda tersebut.

Ketua Pansus VII DPRD Jabar yang membahas perda ini, Herlas Juniar, mengatakan bahwa perda ini ditujukan mengakomodasi kebutuhan Pemprov Jabar.


"Kami memaklumi keinginan Pemprov Jabar menaikan pajak daerah. Yang dikenakan bukan pajak PKB-nya,yang dikenakan BBN 1, jadi untuk mobil baru.
Mobil lama enggak," ujarnya.

Pajak BBN 1 adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang terjadi pada transaksi jual-beli kendaraan bermotor baru.

Besar pajak BBN 1 yang baru adalah sebesar 12,5 persen.

Esteban Vizcarra: Bergabung dengan Persib Sudah Saya Nantikan Sejak Lama

Setelah pengesahan, rancangan perda ini akan dikirimkan ke Kemendagri.

Kemendagri akan mengevaluasi hasil rancangan perda tersebut selama 14 hari kerja.

Setelah evaluasi, raperda akan dikembalikan ke DPRD Jabar.

"Prediksi setelah paripurna sekarang, evaluasi Kemendagri 14 hari kerja, kemudian direvisi. Sekitar tanggal 1 maret berlaku," ujarnya.

DBD Mewabah di Kota Cimahi, Wali Kota Perintahkan Dinkes untuk Memutus Rantai Jentik Nyamuk DBD

Penulis: Theofilus Richard
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved