Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala Penyerapan Anggaran DPKP Kota Cimahi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Selama tahun 2018, masalah pembebasan lahan di sejumlah wilayah Kota Cimahi menjadi kendala untuk penyerapan anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi.

Berdasarkan data yang didapat dari DPKP Kota Cimahi, pada tahun 2018 anggaran yang terserap hanya Rp 33 miliar dari Rp 67 miliar anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan tersebut.

Kepala DPKP Kota Cimahi, M Nur Kuswandana, mengatakan, penyerapan anggaran pada tahun 2018 memang tak maksimal, sehingga berpengaruh pada rendahnya penyerapan anggaran Pemerintah Kota Cimahi.

"Kendala penyerapan anggaran masih pada pembebasan lahan yang berkaitan dengan masyarakat banyak," ujarnya di Kompleks Perkantoran Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Jumat (4/1/2018).

Hal tersebut, lanjutnya, karena ada lahan yang secara administrasi tidak lengkap, sehingga tidak bisa dipaksakan. Sebab khawatir ada sengketa lahan di kemudian hari.

Ia mengatakan, sebetulnya pada tahun 2018 Pemkot Cimahi memiliki rencana pembebasan lahan di Kelurahan Cigugur Tengah sekitar 4.000 meter persegi dan di Kelurahan Melong seluas 6.000 meter persegi.

"Untuk membebaskan lahan di dua daerah itu, Pemkot Cimahi menganggarkan sebesar Rp 67 miliar yang dipaketkan dengan pembebasan lahan untuk pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)," katanya.

Sementara, pembebasan lahan di Cigugur dan Melong, kata dia, sebagai rencana untuk pengentasan banjir yang hingga saat ini masih belum bisa diselesaikan.

Menurutnya, hingga tutup tahun 2018, DPKP Kota Cimahi mencatat penyerapan fisik menyentuh angka 65 persen, sedangkan penyerapan anggaran hanya 40 persen.

"Tapi persentase tersebut belum termasuk penagihan hingga menjelang tutup buku dan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama sejumlah proyek yang dilaksanakan," kata Nur.

• Banjir di Wilayah Cimahi Selatan Rutin Terjadi, BPBD Butuh Perahu Karet

Ia mengatakan, sampai akhir tahun 2018 ada sejumlah penagihan dan PHO, namun belum sempat diinventarisir karena mesti teliti terlebih dahulu.

"Mungkin ada peningkatan persentase serapan fisik dan serapan anggaran sampai tutup buku," ucapnya.

Secara keseluruhan kata Nur, pada tahun 2018 itu, DPKP mendapatkan anggaran belanja senilai Rp 148 miliar untuk pembebasan lahan, pengerjaan fisik, pemeliharaan, gaji pegawai, dan biaya lain.

Terkait Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos, Polisi Akan Cari Pengunggah Pertama dan Penyebarnya >> https://t.co/NHlzmH0icphttps://t.co/r4Qb2ldtDF via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) January 4, 2019