Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Purwakarta, Tak Menginap Tandatangan Kuitansi Kosong Saksi Dapat Honor

Saksi mengaku selama 2016 Komisi I hingga IV DPRD Purwakarta tak pernah menginap saat kunjungan kerja. Tandatangan kuitansi kosong lalu dapat honor.

Tribun Jabar/Mega Nugraha
Sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan perjalanan dinas fiktif DPRD Purwakarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (2/1/2019). 

Salah satunya kunjungan kerja Komisi III ke DPRD Subang tapi itu pun tidak menginap. Namun Sekretaris DPRD Purwakarta melakukan pembayaran untuk menginap di hotel.

"Saya dapat honor setiap mendampingi. tanda tangan kuitansi kosong juga," ujar‎nya.

Staf Komisi IV DPRD Purwakarta, Hari, juga mengatakan hal sama. "Seingat saya setiap kunjungan kerja Komisi IV tidak pernah menginap, tugas saya mendampingi saja dan dapat honor," ujarnya.

Kejar‎i Purwakarta yang menangani kasus ini mengendus perbuatan melawan hukum korupsi pada sejumlah program kerja tahun anggaran 2016.

Merujuk pada dakwaan, pada 2016 DPRD Purwakarta menggelar sejumlah program, yakni penelahaan pengkajian, pembahasan raperda dan evaluasi perda, peningkatan kapasitas pimpinan DPRD Purwakarta, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan dan rapat-rapat badan anggaran.

Pagu anggaran senilai Rp 10,6 miliar. Semua program itu menganggarkan perjalanan dinas.

Dari pagu Rp 10,6 miliar itu, salah satunya ada dugaan perbuatan melawan hukum pada kegiatan penelaahan pengkajian pembahasan raperda dan evaluasi perda dengan anggaran Rp 792 juta dari total Rp 1,2 miliar yakni untuk belanja sewa gedung kantor.

Dalam kasus ini, kata dakwaan jaksa, terdakwa Ripai selaku pengguna anggaran mendapat laporan dari Hasan selaku pejabat pelaksana teknis mengenai kegiatan tersebut. Ripai ‎mengetahui soal laporan terdakwa Hasan Ujang Sumardi yang tidak sesuai aturan.

Bahkan, Ripai membiarkan serta tidak menguji tagihan dan laporan lain yang ada. Ripai bahkan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran terebut.

"Ripai justru memerintahkan pembayaran terhadap kegiatan dengan memerintahkan stafnya melakukan pencairan yang selanjutnya menyerahkan pembayaran tagihan kepada Hasan Ujang Sumardi untuk nantinya dibayarkan sesuai dengan surat perintah yang sudah ditandatangani ketua dan wakil ketua DPRD Purwakarta," ujar Rhendy Fauzi, JPU saat membacakan dakwaanya belum lama ini.

Halaman
123
Penulis: Mega Nugraha
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved