Kemendikbud 'Godok' Kebijakan Khusus UN untuk Sekolah-sekolah di Daerah Terdampak Bencana

Totok menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pendataan oleh sekolah penampung melalui sistem pendataan bernama Bio UN.

Kemendikbud 'Godok' Kebijakan Khusus UN untuk Sekolah-sekolah di Daerah Terdampak Bencana
TRIBUN JABAR / GANI KURNIAWAN
Ilustrasi Ujian Nasional 

TRIBUNJABAR.ID -  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud) menyiapkan kebijakan khusus terkait pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi siswa terdampak bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah pada pertengahan 2018 lalu.

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, konten yang diujikan pada UN akan disesuaikan dengan materi pembelajaran terakhir yang diterima siswa terdampak sebelum proses pembelajaran terganggu akibat bencana.


"Anak-anak yang terdampak akan dilayani sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Kalau anak-anak itu, katakanlah di semester terakhir terganggu (proses pembelajarannya), maka konten yang diujikan nanti akan sampai di semester terakhir, di mana dia belajar," kata Totok dikutip Kompas.com dari Antara, Jumat (28/12/2018).

Kebijakan itu juga berlaku bagi siswa terdampak yang berpindah sekolah ke daerah lain.

Totok menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pendataan oleh sekolah penampung melalui sistem pendataan bernama Bio UN.

"Sekolah ini mengidentifikasi siswa tersebut, berasal dari mana, belajarnya sampai di semester berapa. Nanti secara spesifik soalnya akan disesuaikan," tambah dia.

Ketua MWA Unpad Tak Hadir, Rapat Pleno Unpad Tak Jadi Digelar

 

Lebih lanjut Totok mengungkapkan, pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana tetap bisa diselenggarakan dengan berbasis komputer (UNBK). Kemendikbud menyiapkan metode yang disebut "remote printing".

"Jika tidak tersedia komputer, UNBK dilaksanakan dengan alat kertas. Istilahnya melalui 'remote printing'. Itu sudah berdasarkan nama. Jadi masing-masing anak memiliki naskah soal yang berbeda satu sama lain," kata Totok.

Namun, Totok menambahkan, pihaknya tetap akan melihat jumlah siswa yang menggunakan metode tersebut. Jika jumlahnya sangat banyak, penggunaan UNKP menjadi pertimbangan.

Kebijakan pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana telah dimuat dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun 2019.

Ifan Seventeen Sudah Tertindih Atap Panggung Saat Tsunami, Hampir Nyerah Terombang-ambing di Laut

Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) berkoordinasi dengan Balitbang, direktorat dan pemerintah daerah terkait akan mengatur secara khusus pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana.

Pengaturan meliputi jadwal, tempat, moda pelaksanaan, bahan, dan pengolahan hasil UN.

Pemkab Cirebon Optimis Jadikan Cirebon Sebagai Kampung Wisata di Jawa Barat

Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved