Pemerintah Kota Cimahi Akan Menaikkan Dua Pajak Ini Tahun Depan

Pemerintah Kota Cimahi bakal menaikkan dua jenis pajak yang harus dibayar warga tahun depan.

Pemerintah Kota Cimahi Akan Menaikkan Dua Pajak Ini Tahun Depan
Kompas.com
Ilustrasi pajak bumi dan bangunan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2019 akan menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dinaikannya kedua pajak tersebut agar Pemerintah Kota Cimahi bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Cimahi.

Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, mengatakan, rencana penyesuaian kenaikan NJOP itu mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi yang telah diubah menjadi Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014.

"Rencana kenaikan penyesuaian NJOP ini sudah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk besaran kenaikannya tengah digodok oleh Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi," ujar Ajay M Priatna saat ditemui usai sosialisasi kenaikan NJOP di Gedung Technopark, Jalan Baros, Kota Cimahi, Rabu (19/12/2018).

Ajay mengatakan, kemungkinan NJOP PBB tersebut naik sekitar 20 hingga 30 persen. Namun hal itu masih diperhitungkan agar rencananya bisa matang karena pihaknya tak ingin membebani masyarakat dengan kenaikan NJOP ini.

"Sejak tahun 2011 kami tak melakukan penyesuaian NJOP PBB. Berbeda dengan wilayah lain seperti wilayah Kabupaten Bogor yang selalu melakukan penyesuaian NJOP setiap tahun," kata Ajay M Priatna.

Kepala Bidang penerimaan dan Pengendalian Pendapatan pada Bappenda Kota Cimahi, Lia Yuliati, menambahkan, kenaikan NJOP tahun depan akan ada keringanan bagi subjek pajak tertentu.

"Seperti pensiunan dan veteran. Keringanan itu bisa diajukan oleh objek pajak, yang kemudian akan ada penilaian ulang terhadap objek pajak itu," katanya.

Menurutnya, PBB dan BPHTB merupakan unsur utama dalam PAD di Kota Cimahi. Hingga November 2018, pendapatan dari sektor PBB telah mencapai Rp 39 miliar dari yang ditargetkan Rp 35 miliar.

Sedangkan dari sektor pajak BPHTB, dari Rp 34 miliar yang ditargetkan, tercatat hingga November baru diterima Rp 25 miliar. Artinya ada Rp 9 miliar lagi yang harus dikejar dalam dua pekan ke depan.

"NJOP tertinggi di Kota Cimahi itu berada di jalan utama. Seperti Jalan Amir Mahmud. Selain itu, lahan-lahan kosong yang sudah berubah jadi kompleks. Jalan Amir Mahmud itu NJOP Rp 2 juta, padahal harga pasar sudah Rp 15 juta," katanya.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved