Reaksi KPAI Setelah Mahkamah Konstitusi Hapus Perkawinan Anak, MK Minta DPR Ubah UU

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Reaksi KPAI Setelah Mahkamah Konstitusi Hapus Perkawinan Anak, MK Minta DPR Ubah UU
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ratusan perempuan dari berbagai kalangan bersama sejumlah aktivis melakulan parade bertajuk Women's March Bandung 2018, Minggu (4/3/2018). Satu di antara tuntutan mereka adalah menghentikan perkawinan anak. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan DPR mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dianggap sebagai keseriusan negara menghapus perkawinan usia anak.

DPR diberi tenggat waktu tiga tahun untuk mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut gembira keputusan Mahkamah Konstitusi itu.

"Putusan MK merupakan langkah positif untuk meningkatkan indeks sumber daya manusia Indonesia, khususnya masa depan anak-anak, dengan mengubah UU Perkawinan," kata Ketua KPAI Susanto kepada Kompas.com, Jumat (14/12/2018).

Batas usia 16 tahun bagi perempuan untuk menikah dalam UU Perkawinan tak selaras dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

"Dalam UU Perlindungan Anak, usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan," katanya.

Kisah Arini Subianto, Perempuan Terkaya di Indonesia, Berjuang Besarkan Dua Anaknya Seorang Diri

Kisah Kartini Muljadi, Wanita Kedua Terkaya Setelah Arini Subianto, Ternyata Ini Sumber Kekayaannya

Ketua KPAI, Susanto
Ketua KPAI, Susanto (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Maka dari itu, Pasal 7 Ayat (1) tersebut menunjukkan kerentanan anak perempuan menjadi korban dalam perkawinan di usia dini. 

Tak ayal, hal itu berpotensi meningkatkan jumlah angka kematian ibu dan balita. "Lebih jauh lagi, perkawinan anak juga berdampak pada kualitas keluarga. Padahal, mereka akan mengasuh anak di kemudian hari," tutur Susanto.

"Dengan demikian, perkawinan usia anak akan berdampak terhadap performa indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyebut Indonesia berada dalam darurat perkawinan saat para hakim MK memutuskan uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal tersebut tercantum bahwa adanya perbedaan batasan usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Tak pelak, timbul gugatan atas pasal tersebut yang dinilai diskriminasi dan upaya untuk menaikkan batas umur bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. (Christoforus Ristianto)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua KPAI Nilai Langkah MK Tepat dalam Menghapus Perkawinan Anak"

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved